Pemerintahan sebelum Jokowi tak maksimal urus masalah perbatasan

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyayangkan langkah pemerintahan sebelum Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, masalah lama ini tidak diselesaikan secara maksimal.

"Masalah ini sebenarnya sudah lama, tapi pemerintahan kemarin dalam menangani perbatasan, belum memberikan hasil yang maksimal. Ke depan harus tegas," tulis Marwan melalui akun Twitter pribadinya, Senin (17/11).

"Sehingga eksodus warga desa ke negara lain bukannya semakin berkurang, malah bertambah jumlahnya."

Menteri yang juga politisi PKB ini menyesalkan kasus kepemilikan identitas ganda, Indonesia dan Malaysia warga di tiga desa di Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod yang berada di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ketiga wilayah tersebut kini telah diklaim negeri Jiran tersebut.

Marwan menjelaskan, pemerintah pusat kurang memberi perhatian lebih ke wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ia mencontohkan, berbeda dengan Indonesia, Malaysia sudah membuka infrastruktur yang relatif baik di wilayah perbatasan.

"Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia," tulisnya.

Politikus PKB itu menambahkan, selain soal infrastruktur antar desa yang kemudian terhubung dengan kota terdekat, pemerintah harus memberikan pemahaman nasionalisme. Kasus ini merupakan prioritas utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara," ujarnya.