Pemerintahan Jokowi ditantang seriusi rencana pemindahan ibu kota

Merdeka.com - Wacana pemindahan ibu kota sudah lama diperbincangkan tapi hingga kini belum juga terealisasi. Baru-baru ini, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kembali menyentil rencana tersebut dan menilai Kalimantan Tengah kota yang paling layak.

Sekjen DPD RI, Sudarsono, mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap wacana itu. Jika memang berniat mencari ibu kota baru, dia berharap dipersiapkan secara pengelolaan tata ruang yang salah satunya membahas manajemen sampah.

"Pemerintah belum selesai mendesain ibu kota yang baru, sudah saatnya lebih tegas kapan dan di mana ibu kota Indonesia dipindahkan," ujar Suharsono dalam diskusi bertajuk 'Wacana lama, perlukah memindahkan ibu kota RI dari Jakarta?' di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat Minggu (7/6).

Dia punya alasan kenapa manajemen sampah jadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam setiap pembangunan kota. Sampah yang tak terkelola dengan baik hanya akan menimbulkan masalah baru seperti kemacetan, banjir dan lain-lain.

"Contoh kecilnya, DKI gagal mengelola negara," sindir dia.

Dalam kesempatan yang sama, Staff Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Sonny, mengatakan, pemindahan ibu kota Indonesia tergantung pada Presiden Joko Widodo. Presiden-lah yang berhak menentukan dan melakukan penilaian seperti faktor alam yang cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan baru.

"Alasan utama Jakarta masalahnya pada tata ruang, jadi ketika mengonversi dari ruang pribadi menjadi ruang umum itu sangat sulit. Kedua infrastruktur terbatas, sehingga ketika Jakarta mengalami pertumbuhan secara terus menerus, infrastruktur tidak ada, maka tidak layak," papar Sonny.

Tapi lanjut Sony, kondisi apapun orang tetap akan mempertahankan tinggal di Jakarta meski banjir dan macet menjadi santapan setiap hari, karena Jakarta pusat ekonomi.

"Semua ada di sini," jelasnya.