Pemerintah Wacanakan Perusahaan Gelar Vaksinasi Mandiri Setelah Seluruh Nakes Selesai

Merdeka.com - Pemerintah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi Covid-19 mandiri atau bayar sendiri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin mandiri bukan untuk individu tetapi untuk perusahaan yang menyediakan kepada karyawannya.

Vaksin mandiri itu dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan dan petugas publik.

"Mulai vaksin mandiri nanti setelah mandatory vaccine untuk health workers sama public workers itu sudah diberikan. Jangan langsung di depan. Yang kedua, itu tidak boleh untuk individu, tapi bolehnya untuk korporasi," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).

Budi memberikan syarat perusahaan membeli vaksin mandiri untuk seluruh karyawannya. Ia melarang jika diberikan kepada jajaran pimpinan.

Pengadaan vaksin mandiri juga tidak dilakukan oleh pemerintah. Tetapi oleh pihak swasta. Vaksin yang boleh digunakan juga dengan syarat masuk daftar WHO dan disetujui izinnya dari BPOM.

"Ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah aja. pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting, vaksinnya harus ada di WHO, harus diapprove oleh BPOM," ucap Budi.

Perusahaan juga harus menggunakan data penerima vaksin dari pemerintah. Hal itu agar mencegah terjadi tumpang tindih data dan pemerintah bisa memonitor efek samping vaksinasi tersebut.

"Saya enggak mau nanti datanya berantakan lagi. Jadi tetap sistem satu data harus pakai datanya kita untuk monitoring KIPI," ucap Budi.

Vaksin mandiri ini, menurut Budi, masih berupa wacana dan belum final diputuskan pemerintah. Budi menyebut, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final, masih dalam diskusi karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik," pungkasnya.