Pemerintah upayakan pemulangan 117 jemaah haji ditahan di Filipina

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi untuk memulangkan 177 calon haji yang ditahan oleh otoritas Filipina. Perwakilan Kemenkum HAM saat ini sedang berkoordinasi dengan Filipina untuk memproses kepulangan jemaah haji itu ke tanah air.

"Kita sedang berupaya di sana menyelesaikan ini dan mengembalikan mereka ke Indonesia. Sekarang dalam proses," kata Yasonna di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (22/8).

Yasonna menjelaskan 177 jemaah haji tersebut ditahan karena memanfaatkan quota haji terbatas dengan menggunakan paspor palsu. Sebagian dari mereka berasal dari Sulawesi Tengah dan ads yang pula yang berasal dari Pulau Jawa.

"Teman teman ini manfaatkan quota haji terbatas tapi itu pelanggaran hukum. Ada yang identitas palsu jadi ini juga sedang bagaimana kita tangani itu ototiritas filipina karena mereka menggunakan informasi palsu," katanya.

Saat ini, Yasonna menjelaskan pihaknya masih terus mencari tahu bagaimana cara 177 calon haji tersebut bisa sampai memalsukan dokumen demi berangkat haji.

"Mereka itu pergi menggunakan apa? Jadi yang internal kita sedang diteliti sekarang. Ini kan mereka menggunakan paspor Indonesia pergi kesana kemudian memalsukan surat keterangan dan menjadi warga negara Filipina itu di Filipinanya. Kita juga ada informasi yang tidak benar kita lihat sedang kita periksa semua ini," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menuturkan tim KBRI Manila dibantu oleh dua orang tim Kemlu pusat telah mengidentifikasi WNI yang saat ini ditahan di Detensi Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila, Filipina.

"Diketahui bahwa terdapat 177 WNI terdiri dari 100 perempuan dan 77 laki-laki," ujar Iqbal melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/8).

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan 177 orang yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan itu, Kemlu melakukan pengecekan data melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Selain memastikan bahwa kondisi ratusan WNI secara umum baik, KBRI Manila juga memasok kebutuhan logistik harian para WNI, seperti makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan perlengkapan sanitasi. Pihak KBRI juga telah membentuk tim piket agar mereka bisa memantau keadaan seluruh 177 WNI di detensi imigrasi dan bersiaga selama 24 jam untuk merespons setiap perkembangan yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Sebanyak 177 WNI ditangkap imigrasi Bandara Internasional Manila karena menggunakan paspor palsu, Sabtu (20/8). Peristiwa tersebut terbongkar ketika imigrasi Filipina mencari dua warga Filipina yang diduga bertindak sebagai pendamping untuk sekelompok orang Indonesia yang ingin berangkat ke Mekkah pada 17 dan 18 Agustus.

Komisaris Badan Imigrasi Filipina Jaime Morente mengatakan mereka malah bertemu dengan 177 warga Indonesia yang sudah bersiap untuk terbang ke Madinah. Jamaah haji asal Indonesia berpaspor Filipina itu akhirnya ditahan karena saat diperiksa oleh pihak keimigrasian Filipina, mereka tidak dapat berbicara dengan dialek lokal seperti Tagalog, Maranao, Cebuano, atau Maguindanao. Mereka hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pemeriksaan itu awalnya merupakan bagian dari upaya petugas bandara dan imigrasi Filipina untuk memperketat keamanan, menyusul laporan intelijen bahwa teroris internasional berencana memasuki negara mereka melalui Mindanao. Para komplotan teroris itu disebut berencana melakukan serangan bom.