Pemerintah sebut tidak ada kepastian hukum jika PK berkali-kali

Merdeka.com - Keputusan Mahkamah Agung (MA) buat membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) melalui Surat Edaran MA menimbulkan pertentangan. Langkah MA dinilai melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal hak terpidana bisa mengajukan PK berkali-kali setelah menerima gugatan yang diajukan Antasari Azhar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan pemerintah akan mencari solusi terbaik buat menyelesaikan kemelut itu. Tetapi, dia menyatakan pemerintah ingin ketegasan soal tenggat waktu seseorang bisa mengajukan PK.

"Kita harus mengacu kepada kepastian hukum. Kalau enggak ada kepastian hukum, PK berkali-kali, ya semua kayak gini terus," kata Tedjo kepada awak media usai bersilaturahim di rumah dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/1).

Menurut Tedjo, kepastian hukum dan kejelasan pengajuan PK diperlukan supaya pemerintah tidak dianggap mempermainkan nasib terpidana. Menurut dia, bila tidak ada kepastian jangka waktu pengajuan PK maka pemerintah juga kebingungan menentukan sikap atas terpidana.

Tedjo mengatakan akan segera bertemu dan membahas soal kemelut itu dengan MA dan MK. Dia berjanji akan segera menyelesaikan persoalan itu supaya tidak berlarut-larut.

"Sesegera mungkin. Kan kami belum sempat duduk dengan MK, MA," sambung Tedjo.

Seperti diketahui, salah satu dampak keputusan MK tentang diperbolehkan terpidana ajukan PK berkali-kali adalah proses eksekusi di MA. MA tidak bisa mengeksekusi terpidana jika orang yang sudah divonis itu ajukan PK terus menerus tanpa batasan.

Salah satu contohnya, MA tidak bisa mengeksekusi mati bandar narkoba. Karena bandar tersebut terus mengajukan PK sehingga MA tak bisa mengeksekusi karena belum ada keputusan hukum tetap. (mdk/rnd)