Pemerintah Perjuangkan Kedaulatan Digital

Merdeka.com - Pemerintah berusaha memperjuangkan kedaulatan digital. Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu Digital Economy Working Group (DEWG) terus mengupayakan reposisi negara berkaitan dengan arus data lintas batas negara.

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan pemerintah mendorong empat prinsip utama yang meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.

"Isu cross border data flow dan data free flow with trust terjadi dinamika pembahasan yang signifikan. Hal itu terjadi karena perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antar negara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis, dan negara yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental," jelasnya melalui keterangan pers, Rabu (22/3).

Dia menyatakan pembahasan kedaulatan digital adalah fase ketiga di dalam perjuangan Indonesia. Menurutnya, fase pertama perjuangan Indonesia adalah dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni dan protektorat Barat. Sedangkan fase kedua dimulai saat perjuangan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan.

"Jutaan kilometer perairan wilayah kita menjadi bagian negara kesatuan kita melalui perjuangan tanpa senjata, tetapi perjuangan diplomasi," ujarnya.

Oleh karena itu, pada fase ketiga saat ini, Johnny menilai Indonesia telah masuk ke dalam perjuangan kedaulatan digital yang sangat penting dan menjadi perhatian bersama.

"Sehingga kita perlu mempersiapkannya secara benar dan melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan, baik dalam negeri dan internasional antarbangsa, baik di antara penyelenggara negara maupun pelaku usaha di dunia," jelasnya.

Johnny menjelaskan pembahasan mengenai arus data lintas negara dalam Presidensi G20 merupakan upaya Indonesia untuk melanjutkan pembahasan dalam Presidensi G20 sebelumnya.

"Pembahasan arus data lintas negara ini sudah dimulai pembahasan di Presidensi G20 di Jepang yang pertama, lalu yang kedua di Saudi Arabia, dan yang ketiga saat Presidensi G20 di Italia. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan yang keempat dan kita harus bergerak maju dari tahap yang satu ke tahap yang lain," tuturnya.

Dia menyatakan usulan Indonesia dalam menegakkan empat prinsip tata kelola atau lintas negara mendorong dinamika dalam Forum G20. Menurutnya, ada beberapa negara dan lembaga internasional yang mendukung posisi Indonesia.

"Namun ada juga negara-negara dengan keras, sekali lagi dengan keras menentang prinsip yang diusulkan, terutama terkait reciprocity atau timbal balik. Nantinya, pembahasan lebih lanjut akan berlangsung pada rangkaian Digital Economy Working Group dengan agenda lengkap," jelasnya.

Johnny menjelaskan rangkaian kegiatan DEWG mengenai pembahasan arus data lintas batas negara akan menjadi agenda penting yang bermuara pada Deklarasi Menteri Digital dalam pertemuan pada tanggal 1 sampai 2 September 2022 mendatang.

"Digital Minister Meeting itu (menghasilkan) Dekalarasi para Menteri Digital G20 dan sekaligus kita berharap sebagai masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 di bulan November nanti," ungkapnya.

Melalui Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah mengangkat tiga agenda prioritas yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi energi berkelanjutan. Pada agenda prioritas kedua, Kementerian Kominfo mengusung tiga isu prioritas melalui DEWG.

Menurut Johnny, DEWG merupakan working grup di bidang digital untuk pertama kalinya dilaksanakan di G20 Summit. Sebelumnya, DEWG sendiri dikenal sebagai Digital Economy Task Force (DETF).

"Elevasinya dilakukan pada saat Presidensi G20 tahun lalu di Italia, sehingga DEWG adalah pertama kali dilakukan di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kominfo diberikan tugas sebagai pengampu DEWG," jelasnya.

Selain sebagai pengampu DEWG untuk pembahasan antar negara terkait isu digital, Kementerian Kominfo juga melakukan streamlining pembahasan isu-isu digital, baik melalui lintas working group maupun lintas engagement group.

"Ada 12 working group dan 10 engagement group, maka pada rangkaian kegiatan DEWG kali ini Indonesia mengangkat tiga isu prioritas yakni konektivitas dan pemulihan paska pandemi Covid-19, kecakapan digital dan literasi digital, dan arus data lintas negara serta arus data secara terpercaya atau cross border data flow and data free flow with trust," tuturnya.

Dia menegaskan seluruh Anggota G20 dalam DEWG mendukung pembahasan tiga isu tersebut yang relevan dengan upaya pemulihan dunia dari pandemi Covid-19 secara lebih kuat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

"Karena kita sama-sama mengetahui bahwa tagline Presidensi G20 Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian sangat besar terhadap aksesibilitas baik dari ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Presiden mengeluarkan kebijakan HET Rp 14.000 minyak goreng curah, dan melepas minyak goreng premium dan kemasan ke harga keekonomian.

Untuk jenis minyak goreng curah akan disubsidi oleh BPDP-KS kepada produsen. Dengan demikian masyarakat produsen minyak goreng curah memperoleh insentif untuk tetap memproduksi minyak goreng curah, dan konsumen mendapatkan harga yang terjangkau untuk pemenuhan konsumsi mereka.