Pemerintah masih petakan paket kebijakan hukum

Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan pemerintah saat ini tengah serius menggodok Paket Kebijakan Hukum. Saat ini, kata dia, pemerintah tengah menyusun apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Paket Kebijakan Hukum tersebut dalam upaya memperbaiki instrumen hukum maupun maupun aparat penegak hukum.

"Nanti kita lakukan pemetaan apa yang 'quick win' yang bisa dilakukan segera," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/9).

Pratikno menjelaskan pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki terus melakukan rapat-rapat untuk memetakan Paket Kebijakan Hukum ini. Baik melalui Rapat Kabinet maupun dalam Rapat Internal di Kementerian/Lembaga masing-masing.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, menyusul paket kebijakan ekonomi, pemerintah akan segera meluncurkan paket kebijakan hukum. Hingga saat ini, masih ada beberapa instrumen yang dipersiapkan untuk menyempurnakan paket kebijakan hukum tersebut.

"Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum, tapi sekarang ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu kan sedang digarap sekarang," jelas Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/9).

Wiranto menuturkan, penggodokan paket kebijakan hukum ini bermula ketika pemerintah menyadari bahwa degradasi hukum semakin menjadi. Hukum yang seharusnya menjadi solusi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kini mulai terabaikan.

"Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum ya cukup prihatin ya," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Wiranto, hukum yang berlaku selama ini kini mulai ditunggangi sejumlah pihak. Dalam penggodokan paket kebijakan hukum, Wiranto memastikan akan menutup celah bagi aktor yang menunggangi hukum.

"Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan secara tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kota sasar, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih," terangnya.