Pemerintah khawatir gagal bebaskan 10 WNI disandera Abu Sayyaf

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sederet alasan pemerintah tak melakukan operasi militer untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Filipina. Peluang Indonesia melakukan operasi militer hanya 0,5 persen.

Luhut menyebut setidaknya ada empat pertimbangan Indonesia tak mengambil jalan operasi militer.

"Pertama, konstitusi dia (Filipina). Kedua, kita engga tahu medannya. Ketiga, daerah itu medannya susah. Keempat, di daerah itu mereka kompak membela si penyandera ini," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (20/7).

Operasi militer pembebasan sandera perlu kerja sama militer Filipina. Apabila TNI gagal dalam pembebasan sandera bisa membuat citra Indonesia rusak.

"Lha kalau kita enggak ada back up, kita datang, keluar enggak bisa, kan malu Indonesia. Kami ini sedang menghitungnya," kata dia.

Dia menambahkan, pasukan elit di negara manapun pasti memperhitungkan operasi militer dalam pembebasan sandera. Yang terpenting, seluruh sandera dibebaskan dalam kondisi selamat.

"Opsi-opsi itu benar-benar kita hitung untung ruginya, dan kita juga enggak mau mereka (sandera) mati. Tapi kita juga kadang beyond our control, mana Anda lihat, Amerika dengan Air Forcenya juga kadang gagal, Inggris juga begitu dengan SAS-nya kadang gagal," ucapnya.

Diketahui, sudah terjadi empat kali penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata Filipina. Terakhir, tiga WNI disandera kelompok Abu Sayyaf ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia. Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.