Pemerintah harus pikirkan nasib PSK jika Dolly ditutup
Merdeka.com - Pusat lokalisasi Dolly, yang konon terbesar di Asia Tenggara, akan ditutup pada 2014 mendatang. Nantinya, kawasan lokalisasi yang sudah ada sejak zaman Belanda itu akan dijadikan pusat bisnis. Sosiolog Musni Umar menilai penutupan Dolly akan efektif, jika pemerintah memberikan solusi dan akses kepada para pelaku bisnis haram tersebut untuk mengubah jalan hidupnya.
"Jadi kalaupun nantinya hal tersebut dilakukan juga pada Dolly, saya berharap, penutupan tempat lokalisasi tersebut harus juga memberikan solusi kepada para pekerja seks komersial (PSK) yang ada. Sebetulnya mereka itu kan bisa dibina, misalnya ya menjadi pemain bisnis juga contohnya," ujar Musni Umar, saat dihubungi merdeka.com, Minggu (6/5).
Menurutnya, penutupan lokalisasi tersebut, harusnya juga dapat memberikan dampak positif kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK). Dirinya melihat, dengan cara seperti itu, dengan sendirinya akan menutup akses para PSK tersebut untuk kembali ke dunia hitam.
"Menurut saya para PSK tersebut bisa juga diberikan akses misalnya dengan bekerja menjadi pegawai salon, atau bisa juga menjadi penjaga toko. Jadi yang penting adalah pemberdayaan kepada mereka (PSK), yang musti dilakukan setelah itu," terang Musni.
Musni mengutarakan, seharusnya Pemerintah Kota Surabaya, harus dapat mencari jalan keluarnya. "Seperti memberikan modal pelatihan, pembinaan dan hal-hal yang bisa membuat mereka berkembang," tandas Musni.
Musni mengatakan, sebetulnya para PSK itu sendiri juga tidak mau menjadi wanita penghibur. Sesungguhnya tidak ada orang yang mau menjadi PSK. Tapi mungkin hal itu terjadi karena keterpaksaan, misalnya tingkat pendidikan terbatas atau dari sisi financial para pelaku bisnis haram tersebut.
"Jadi harusnya pemerintah berkewajiban untuk mencari jalan keluar setelah tempat lokalisasi tersebut ditutup. Kalau itu dilakukan ke mereka (PSK), saya kira itu merupakan nilai positif," pungkas Musni.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTiga Petugas KPPS Meninggal di Sumsel dan 1.202 Sakit usai Rekapitulasi Suara
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar mengungkapkan jumlah petugas KPPS yang sakit jumlahnya terus bertambah.
Baca SelengkapnyaSambil Meneteskan Air Mata, Curhatan Sang Ibu Awal Kisah Damara Daftar Polisi
Cerita haru datang dari sosok casis disabilitas yang berhasil lolos dalam seleksi SIPSS tahun 2024. Sosoknya adalah Damara Prisma Suganda.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dikeluhkan Petani, Ini Solusi ‘Sat-Set’ Ganjar Atasi Masalah Pupuk Subsidi
Ganjar pun dikeluhkan kembali mengenai persoalan pupuk oleh para petani.
Baca SelengkapnyaJokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaPPP Diminta Fokus Terhadap Gugatan MK, Jangan Berharap Kepada Arsul Sani
PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.
Baca Selengkapnya6 TPS di Sulsel Tak Gelar Pemungutan Suara Ulang, Ini Penjelasan KPU
Ini terjadi akibat terlambatnya keluar rekomendasi dari Bawaslu.
Baca Selengkapnya