Pemerintah harus atasi kebakaran hutan jika tak mau dicap gagal
Merdeka.com - Kebakaran hutan di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan bukanlah sebuah peristiwa yang baru terjadi kemarin sore. Melainkan, kebakaran hutan merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi semenjak 17 tahun secara berturut-turut.
Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyatakan pemerintah harus bergerak cepat menanggulangi kebakaran yang mengakibatkan negara tetangga sampai merasakan asap dari dampak kebakaran hutan itu. Jika tidak, ia menilai pemerintah telah gagal menanggulangi kebakaran hutan.
"Tahun lalu saya diminta dampingi Presiden ke lokasi kebakaran hutan. Kemarin Presiden langsung turun tangan ke lokasi. Kalau tahun depan masih terulang, berarti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang gagal," katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin menilai pemerintah cenderung gagap dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Hal itu karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan akan datangnya El Nino yang menjadi pemicu kebakaran hutan menjadi meluas.
"Jangan seperti pemadam kebakaran, ketika sudah kebakaran baru ribut," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengaku pihaknya siap memberikan bantuan berupa penambahan anggaran ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mampu menanggulangi kebakaran hutan. Namun, pihaknya memberikan sebuah syarat.
"Kami siap berikan tambahan anggaran. Dengan satu catatan, tahun depan kebakaran hutan jangan terulang lagi," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaTelan Anggaran Rp824 M, Jokowi Resmikan 3 TPA di Jatim: Dapat Kurangi Masalah Sampah
Dapat mengurangi permasalahan sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaHak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?
Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnya