Pemerintah dinilai tak serius lindungi rakyat Papua
Merdeka.com - Papua bagian dari integral Indonesia. Namun, sepuluh tahun terakhir berbagai kasus muncul di Papua. Hal itu sangat merugikan masyarakat Papua dan Indonesia.
"Papua bagian integral Indonesia, tapi tidak ada pengakuan jujur dan memberikan pemikiran yang konstruktif tentang Papua selama ini," kata tokoh masyarakat Papua, Michael Manuvandu, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama LIPI dan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).
RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, itu Michael membeberkan beberapa penyebab dari kasus-kasus yang muncul di Papua selama 10 tahun terakhir ini. Michael menyebut, kasus itu muncul akibat perubahan sosial yang berkembang karena kemajuan Papua itu sendiri.
"Kemajuan membuat perubahan sosial cepat," tandasnya.
Selain itu Michael juga menyebut perubahan sosial yang terjadi menyebabkan kecemburuan sosial. Bahkan, tegasnya, ada kecemburuan di antara institusi, bahkan orang-orang yang berkuasa.
"Gesekan di antara mereka itu membiaslah ke lapangan," tegasnya.
Masalah-masalah yang kecil di Papua, menjadi besar akibat adanya pihak-pihaknya yang mempolitisir dan mendramatisir. Kemudian, lanjut dia, dari sisi perekonomian yang mengalami perkembangan namun harga dan pasar sulit dikendalikan. Hal ini menyebabkan kegoncangan.
"Tidak ada perlindungan dari peristiwa yang terjadi di Papua selama ini. Kekuasaan yang ada tidak menciptakan keamanan bagi Papua," beber bekas Duta Besar RI untuk Kolombia itu.
Dari permasalahan yang ada itu, Michael meminta Komisi I DPR bisa melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua agar lebih maksimal dan efektif. "Kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan harus ada keberpihakan positif atau afirmasi. Pemikiran kami kok selama ini keberpihakan jalan di tempat, malah mundur?," sindirnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaKPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, teror KKB tak pernah berhenti. Tak hanya menyasar personel Polri dan prajurit TNI yang bertugas. Mereka juga melukai warga sipil.
Baca SelengkapnyaCerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaPenyidik Satreskrim Polres Nduga menyerahkan anggota KKB Papua, ED alias Altau kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Baca Selengkapnya