Pemerintah dinilai tak serius lindungi rakyat Papua

Merdeka.com - Papua bagian dari integral Indonesia. Namun, sepuluh tahun terakhir berbagai kasus muncul di Papua. Hal itu sangat merugikan masyarakat Papua dan Indonesia.

"Papua bagian integral Indonesia, tapi tidak ada pengakuan jujur dan memberikan pemikiran yang konstruktif tentang Papua selama ini," kata tokoh masyarakat Papua, Michael Manuvandu, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama LIPI dan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6).

RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, itu Michael membeberkan beberapa penyebab dari kasus-kasus yang muncul di Papua selama 10 tahun terakhir ini. Michael menyebut, kasus itu muncul akibat perubahan sosial yang berkembang karena kemajuan Papua itu sendiri.

"Kemajuan membuat perubahan sosial cepat," tandasnya.

Selain itu Michael juga menyebut perubahan sosial yang terjadi menyebabkan kecemburuan sosial. Bahkan, tegasnya, ada kecemburuan di antara institusi, bahkan orang-orang yang berkuasa.

"Gesekan di antara mereka itu membiaslah ke lapangan," tegasnya.

Masalah-masalah yang kecil di Papua, menjadi besar akibat adanya pihak-pihaknya yang mempolitisir dan mendramatisir. Kemudian, lanjut dia, dari sisi perekonomian yang mengalami perkembangan namun harga dan pasar sulit dikendalikan. Hal ini menyebabkan kegoncangan.

"Tidak ada perlindungan dari peristiwa yang terjadi di Papua selama ini. Kekuasaan yang ada tidak menciptakan keamanan bagi Papua," beber bekas Duta Besar RI untuk Kolombia itu.

Dari permasalahan yang ada itu, Michael meminta Komisi I DPR bisa melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua agar lebih maksimal dan efektif. "Kemampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan harus ada keberpihakan positif atau afirmasi. Pemikiran kami kok selama ini keberpihakan jalan di tempat, malah mundur?," sindirnya. (mdk/hhw)