Pemerintah diminta pangkas rantai distribusi pangan

Merdeka.com - gota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu, mengatakan pemerintah perlu mengatasi masalah penanganan tata kelola pangan dengan baik, apalagi saat momentum bulan Ramadan. Salah satu solusinya dengan memotong berbagai rentetan mata rantai distribusi pangan. "Pemotongan berbagai rentetan tata niaga yang panjang ini. Yaitu cukup BUMN, misalkan dalam hal ini untuk atasi harga pangan di pasar, BUMN, Bulog bersama koperasi," ujarnya saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6). "Di setiap pasar itu ada koperasi pedagang pasar, pedagang pasar itu adalah anggota koperasi. Di setiap kelurahan juga ada koperasi serba usaha. Di setiap perkantoran ada koperasi karyawan, koperasi AD, koperasi AL dan sebagainya. Ini semua bisa dijadikan semacam memperpendek. Jadi kalau ada operasi pasar begini tidak mesti harusnya di lapangan atau di jalan-jalan, tapi cukup gunakan institusi koperasi yang ada ini," jelas dia. Bukan hanya soal itu, pemerintah juga diminta dapat membebaskan petani dari ancaman rentenir, dengan cara menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semisal, pemberian subsidi pupuk yang dapat meringankan beban petani. "Jadi KUR kepada petani akan digelontorkan sehingga tidak perlu harus bergantung pada rentenir lagi dengan bunga tinggi," ungkapnya. Untuk itu, pihaknya menyarankan pemerintah dapat memberikan program khusus kepada petani dengan membentuk badan koperasi. Sehingga kebutuhan petani akan selalu tersedia melalui koperasi tersebut. "Setiap petani ini adalah anggotanya BUMdes. Dan kita minta supaya badan hukumnya tidak perseroan terbatas tapi koperasi sehingga koperasi ini anggotanya warga desa itu," "Jadi kebutuhan pupuk, lahan yang tersedia yang dia kelola dia miliki, jumlah luas panen, jumlah sapi yang dia punya, itu semua lewat aplikasi, langsung ke sistem big data yang dikelola BPS. Tapi sistemnya disiapkan. Jadi ada integrasi," tutup dia. (mdk/hhw)