Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diminta Bangun Infrastruktur untuk Sepeda

Pemerintah Diminta Bangun Infrastruktur untuk Sepeda Kemenhub siapkan regulasi untuk keselamatan pesepeda. ©Liputan6.com/Immanuel Antonius

Merdeka.com - Demam bersepeda sedang melanda di Indonesia selama pandemi Covid-19. Tepatnya sejak bulan Maret 2020, dimana masyarakat mulai menghindari bepergian menggunakan transportasi umum.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mencatat, peningkatan signifikan pesepeda di DKI Jakarta hingga seribu persen atau sepuluh kali lipat selama pandemi Covid-19. Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Anastasia Yulianti mengatakan, bahwa bukan hanya Jakarta saja yang mengalami peningkatan signifikan terhadap jumlah pesepeda, daerah lainnya pun juga mengalami peningkatan.

Anastasia pun berharap agar bersepeda akan berubah menjadi gaya hidup, bukan sekadar tren musiman semata. Ia yakin Indonesia bisa seperti negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Belanda, maupun Jerman, bila pemerintah bisa menjamin keamanan para pesepeda serta meningkatkan infrastruktur untuk bersepeda.

"Untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke sepeda, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur sepeda yang terhubung di seluruh kota atau daerah. Pemerintah juga harus memastikan pesepeda aman," ungkap Anastasia saat diskusi virtual dengan tema Pesepeda: Mengatur dan Diatur, Selasa (7/7).

Pemerintah juga harus memberikan penambahan pendanaan untuk infrastruktur sepeda, seiring dengan jumlah pesepeda yang terus bertumbuh. Pendanaan infrastruktur sepeda ini harus sebanding dengan program transportasi lain.

"Jadi harus sebanding dananya, jangan dibeda-bedakan," katanya

Malah sebenarnya kata Anastasia, pemerintah harus memprioritaskan infrastruktur yang aman bagi pesepeda. Para pesepeda harus benar-benar dijamin keamanannya. Anastasia memaparkan data jumlah laka lantas yang melibatkan para pesepeda sepanjang Januari hingga Juni 2020.

"Bike to Work (B2W) mencatat terdapat 29 peristiwa laka lantas sepeda dari Januari hingga Juni 2020. Dari 29 peristiwa tersebut, 58 persennya atau 17 pesepeda meninggal dunia," ungkapnya.

Tiru Negara Maju

Maka dari itu, Ia meminta pemerintah agar bisa mencontoh negara-negara maju yang telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk pesepeda. Anastasia mengatakan, di Amerika Serikat, pendanaan infrastruktur sepeda naik hingga 40 persen. Begitu pula di Inggris.

"Di Inggris, pemerintah memprioritaskan pendanaan £ 2 miliar untuk infrastruktur sepeda dan sudah digunakan sebesar £ 250 juta saat pandemi," kata Anastasia menjelaskan

Anastasia menambahkan bahwa kebijakan di Inggris itu disebut sebagai kebijakan once in generation, karena untuk pertama kalinya pemerintah memprioritaskan pendanaan untuk infrastruktur sepeda dalam jumlah besar.

Pada beberapa waktu lalu, rumor soal pajak sepeda yang sempat menghebohkan masyarakat. Rumor ini sudah dibantah oleh Kemenhub bahwa tidak benar Kemenhub akan memberikan pajak bagi pesepeda. Kendati begitu, masyarakat sempat membanding-bandingkan Indonesia dengan negara-negara yang malah memberikan insentif bagi pengguna sepeda.

Anastasia yang juga seorang Peneliti Laboratorium Transportasi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu membenarkan bahwa memang ada beberapa negara yang memberikan insentif kepada warganya yang merupakan pengguna sepeda.

Negara-negara tersebut adalah Belanda yang memberikan kompensasi pajak sebesar Rp3.180 per kilometer, Belgia Rp3.246 per kilometer, Selandia baru Rp72 ribu per harinya, dan akan dinaikkan menjadi Rp145 ribu bila pesepeda itu konsisten menggunakan sepeda selama satu tahun, kemudian Prancis yang memberikan Rp800 ribu sebagai biaya ganti perawatan sepeda, dan Italia yang akan memberikan warganya Rp8 juta bila warganya membeli sepeda.

Peneliti lab transportasi itu pun menambahkan bila bukan negara-negara Eropa saja yang memberikan insentif bagi warganya yang menggunakan sepeda.

"Negara di Asia, yang dekat dengan kita juga ada yang memberikan insentif bagi pesepeda. Filipina itu memberikan tunjangan pajak serta memberikan kupon makan gratis bagi pengguna sepeda," kata Anastasia menambahkan.

Terakhir, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuat perubahan signifikan pada tata ruang jalan, agar bisa memberikan lebih banyak ruang bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Diimbau Tak Mudik Menggunakan Sepeda Motor karena Sumbang Kecelakaan Tertinggi
Masyarakat Diimbau Tak Mudik Menggunakan Sepeda Motor karena Sumbang Kecelakaan Tertinggi

Kecelakaan tertinggi dialami oleh penggunaan sepeda motor yakni 77,67 persen.

Baca Selengkapnya
ASN adalah Pegawai yang Bekerja di Instansi Pemerintah, Ketahui Hak, Kewajiban dan Kisaran Gajinya
ASN adalah Pegawai yang Bekerja di Instansi Pemerintah, Ketahui Hak, Kewajiban dan Kisaran Gajinya

Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
Puji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah

AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya
Menhub Minta Masyarakat Tak Mudik Naik Sepeda Motor, Ini Alasannya
Menhub Minta Masyarakat Tak Mudik Naik Sepeda Motor, Ini Alasannya

Pemerintah kembali menggelar mudik gratis agar masyarakat tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum
Aturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Selengkapnya
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM

Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Sederet Inovasi PT PP Kerjakan Proyek Perusahaan, Termasuk Kereta Pertama di Sulawesi
Sederet Inovasi PT PP Kerjakan Proyek Perusahaan, Termasuk Kereta Pertama di Sulawesi

Perusahaan menghadirkan mesin perawatan rel kereta yang mempunyai spesifikasi khusus untuk perkeretapian di Sulawesi yang berbeda dengan daerah lain.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya