Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) bekerjasama mengoptimalkan UU Desa untuk peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (Dikmas).

Langkah ini pun mendapat apresiasi dari guru maupun tenaga pendidik untuk PAUD dan Dikmas. Mereka ingin ada sebagian dana desa diberikan khusus untuk peningkatan kualitas PAUD dan Dikmas.

"Itu bagus sekali, dan sebagai bukti bahwa negara mulai hadir untuk peningkatan kualitas PAUD di Indonesia," ujar salah seorang guru PAUD dari Yogyakarta Ismuningsih di Hotel Mercure, Palu, Sabtu (28/5).

Di wilayahnya sendiri, kata dia, telah mendapatkan alokasi anggaran APBD untuk peningkatan PAUD sejak tahun 2013. Namun begitu, apabila ada satu aturan yang mengharuskan sebagian dana desa diberikan untuk peningkatan PAUD maka pembagiannya akan merata di wilayah lain.

"Kami memang sudah mengakses (dana desa untuk PAUD) sejak tahun 2013, waktu itu namanya bukan dana desa tetapi alokasi dana desa," ujarnya.

Karena, belum tentu wilayah lain mengalokasikan anggaran desa dari APBD maupun APBN yang diberikan khusus untuk peningkatan pelayanan PAUD dan Dikmas.

Dengan gambaran itu, satu peraturan pemerintah melalui UU yang mengharuskan sebagian dana desa diberikan untuk peningkatan PAUD dan Dikmas bisa menjadi jalan keluar guna pemerataan peningkatan kualitas keduanya.

"Kalau sekarang banyak dana desa dari APBN ya, kalau kami dari APBD memang sudah dapat. Kalau di Yogyakarta khususnya memang dapat perhatian serius dari pemerintah kami," pungkasnya.