Merdeka.com - Pemerintah dan DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Maka, akan bertambah lagi satu provinsi dari pemekaran provinsi Papua Barat.

Keputusan tingkat pertama telah disepakati dan diputuskan dalam rapat kerja Komisi II bersama pemerintah yang diwakili Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

"Saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi undang-undang dan akan kita teruskan ke pengambilan keputusan tingkat II atau paripurna?" ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Seluruh fraksi telah menyetujui pemekaran tersebut. Serta telah disetujui ibu kota Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong.

Akan ada enam wilayah yang masuk ke Provinsi Papua Barat Daya, yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat dan Kota Sorong.

Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal membacakan laporan Panitia Kerja (Panja) RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Panja telah membahas 154 daftar inventarisir masalah atau DIM dari pemerintah.

"Pada tanggal 12 September 2022, Panja RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memutuskan, satu, nama calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong," ujar Syamsurizal.