Pemerintah Cegah Rusuh di Wamena Tak Meluas Jadi Konflik Horisontal
Merdeka.com - Kerusuhan di Wamena, Papua menyebabkan puluhan jiwa meninggal. Ribuan orang mengungsi dan puluhan ribu mendaftar ingin keluar dari Wamena.
Terkait itu, Menko Polhukam Wiranto meminta problem dihadapi saat ini jangan sampai meluas menjadi konflik horisontal karena adanya provokasi.
"Papua dan Papua Barat ini belum selesai, kita harus tangani dengan saksama, terutama usaha kita mencegah agar tidak sampai meluas menjadi konflik horisontal karena provokasi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakara Pusat, Senin (30/9).
Wiranto mengendus, ajakan provokasi sudah ditandai keberadaannya. Karenanya, rapat bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto hari ini untuk bisa meredam hal tersebut agar tak meluas ke arah tersebut.
"Bersama TNI dan Kepolisian, kami sedang berusaha keras untuk menyelesaikannya," jelas Wiranto.
Terakhir, permasalahan di Papua juga terkait bagaimana peran pemerintah dan negara untuk bisa memulangkan para mahasiswa dan pengungsi-pengungsi akibat kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir.
"Mahasiswa yang ingin kembali ke daerah belajar mereka masing di kota-kota di Indonesia dan kami juga menangani pengungsi-pengungsi akibat kerusuhan di beberapa daerah," tuturnya.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih tidak melakukan pendekatan keamanan berlebihan di Papua.
Baca SelengkapnyaRibuan mahasiswa dan masyarakat secara mengarak peti jenazah Lukas Enembe menuju persemayaman.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaHal tersebut untuk menjaga kondusifitas pasca tragedi kerusuhan pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnya