Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah belum teken kontrak alutsista dengan Jerman

Pemerintah belum teken kontrak alutsista dengan Jerman APC Anoa. presidensby.info

Merdeka.com - Proyek pengadaan alutsista yang rencananya akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dengan Jerman hingga saat ini belum terjadi. Ini karena pembahasan kontrak tersebut masih berada dalam pembicaraan antara TNI AD, Mabes TNI dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (TKP3BJ).

"Belum sampai ke meja saya. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh AD, Mabes TNI dan, TKP3BJ. Kalau ketiganya sudah setuju, kemudian ada perbedaan pendapat, tidak akan saya tanda tangani," ujar Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, usai memimpin serah terima jabatan Eselon I di Gedung Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/8).

Selanjutnya, Purnomo menambahkan, dia belum dapat memastikan kapan kontrak tersebut akan diteken. Menurutnya, mekanisme pembahasan kontrak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tiga tim ini.

"Tergantung mereka, kapan bisa serahkan ke saya. Jadi, sampai sekarang belum ada kontrak dengan Jerman karena belum sampai ke saya," kata Purnomo.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membeli beberapa alutsista berupa tank Leopard pabrikan Jerman. Rencana pembelian tersebut sempat mendapat penolakan dari Komisi I DPR disebabkan anggaran yang digunakan dinilai terlalu tinggi.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
Susunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional

TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana

Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya