Pemerintah belum teken kontrak alutsista dengan Jerman
Merdeka.com - Proyek pengadaan alutsista yang rencananya akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dengan Jerman hingga saat ini belum terjadi. Ini karena pembahasan kontrak tersebut masih berada dalam pembicaraan antara TNI AD, Mabes TNI dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (TKP3BJ).
"Belum sampai ke meja saya. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh AD, Mabes TNI dan, TKP3BJ. Kalau ketiganya sudah setuju, kemudian ada perbedaan pendapat, tidak akan saya tanda tangani," ujar Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, usai memimpin serah terima jabatan Eselon I di Gedung Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/8).
Selanjutnya, Purnomo menambahkan, dia belum dapat memastikan kapan kontrak tersebut akan diteken. Menurutnya, mekanisme pembahasan kontrak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tiga tim ini.
"Tergantung mereka, kapan bisa serahkan ke saya. Jadi, sampai sekarang belum ada kontrak dengan Jerman karena belum sampai ke saya," kata Purnomo.
Sebelumnya, pemerintah berencana akan membeli beberapa alutsista berupa tank Leopard pabrikan Jerman. Rencana pembelian tersebut sempat mendapat penolakan dari Komisi I DPR disebabkan anggaran yang digunakan dinilai terlalu tinggi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaTKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaAri menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca Selengkapnya