Merdeka.com - Kontrak kerja pengelolaan Blok B ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara sebelumnya dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi, sudah berakhir kontak sejak 18 Oktober 2018.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyebutkan yang paling penting sekarang adalah mengambil alih pengelolaannya ke Pemerintah Aceh.

"Nah setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema gross split," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Selasa (12/11).

Padahal, kata Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh.

"Kita mintanya cost recovery. Sudah setahun berunding tidak ketemu. Maka pada 3 Oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh memutuskan mengambil alih," ungkapnya.

Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja, sebutnya, karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keikhlasan Pemerintah Pusat.

"Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu," tambah Nova.

Katanya, pengelolaan Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh. Oleh karena itu menjadi penting agar pengelolaannya bisa segera diambil alih oleh Pemerintah Aceh.