Pemda Didorong Bentuk Tim Pengendali Pengangguran
Merdeka.com - Pemerintah daerah (Pemda) didorong untuk membentuk tim pengendalian pengangguran. Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Aris Wahyudi saat membuka Pameran Kesempatan Kerja di Pendapa Gede, Balai Kota Solo, Selasa (22/10).
Tim tersebut, dikatakan Aris, akan bertugas menjembatani antara pencari kerja dengan penyedia kerja. Salah satu kendala terbesar dalam menanggulangi masalah pengangguran, menurutnya, adalah persoalan informasi.
"Kalau tim pengendalian inflasi saja bisa dibentuk, kenapa tim pengendalian pengangguran tidak bisa," ujarnya.
Menurut Aris, salah satu indikator keberhasilan seorang kepala daerah adalah pengendalian masalah ketenagakerjaan. Ia menilai, komposisi angkatan kerja Indonesia saat ini kurang menguntungkan. Dari 136 juta angkatan kerja, 79 juta di antaranya maksimal hanya berpendidikan SMP. Sedangkan angka pengangguran terbuka tercatat sebanyak 6,8 juta orang.
"Dengan kondisi seperti itu, kalau kita hanya mengandalkan sektor formal, persoalan pengangguran di Indonesia tidak akan teratasi. Belum lagi setiap tahun ada kurang lebih 2,3 juta angkatan kerja yang masuk dunia kerja," katanya.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasinya. Ke depan, pihaknya akan terus mendorong pendekatan sertifikasi kompetensi. Perguruan tinggi, balai latihan kerja, dan bursa kerja khusus diminta untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi alumninya.
"Penyedia kerja juga diminta untuk tidak hanya mempertimbangkan pendidikan formal sebagai syarat tetapi juga pendidikan nonformal," kata Aris.
Pameran kesempatan kerja di Kota Balai Kota Solo dilakukan selama dua hari. Sekitar 2.504 lowongan kerja ditawarkan dengan 161 posisi pekerjaan di 30 perusahaan, baik di wilayah Jawa Tengah maupun nasional. Panitia juga memberikan posisi untuk para penyandang disabilitas.
"Dengan pameran ini kami berharap 75 persen pencari kerja di Solo bisa terserap perusahaan. Utamanya lulusan SMA dan SMK yang mendominasi angka pengangguran di kota ini," tutup Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Solo, Aryani Indriyastuti.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaDPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca SelengkapnyaBesok MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024, Gugatan Anies Pagi & Ganjar Sore
sidang perdana besok merupakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menyiapkan permohonan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.
Baca SelengkapnyaKemendagri Sentil Satker Pemda: Harus Inisiatif Eksekusi Anggaran, Jangan Cuma Agenda Rutin Saja
Safrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaSidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban
Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya