Pemberantasan Pengeboran Minyak Ilegal Terkendala Biaya

Merdeka.com - Pemerintah telah berusaha memberantas aksi ‎pengeboran sumur minyak ilegal (illegal drilling) dengan membentuk satuan tugas (Satgas) lintas instansi, namun sampai saat ini tim tersebut belum bisa beroperasi karena terbentur biaya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, pengeboran sumur ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas‎, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam amanah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009tentang Minyak dan Gas Bumi, telah diatur kegiatan hulu migas, yaitu eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan hilir migas yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga, yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana," kata Djoko saat rapat dengan Komisi VII DPR di DPR, Jakarta, Senin (4/2).

‎Namun sampai saat ini masih didapati kegiatan ilegal dalam pengeboran sumur minyak, ‎adapun aksi tersebut terjadi di Aceh Timur, Langkat, Bengkalis, Batanghari, Sarolangun, Musi Banyuasin, Banyuasin, serta wilayah kerja PT Pertmina EP Asset 4 di Blora, Bojonegoro dan Tuban.

Pemerintah telah menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan ‎pelakukan penanganan di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk satgas lintas instansi pada 28 Agustus 2018.

‎"Pemerintah melakukan penanganan serius. Berawal dari rapat di Kemenko Polhukam, 9 Februari 2017, dilanjuti dengan pembentukan tim satgas," tuturnya.

Menurut ‎Djoko, sampai saat ini pembentukan satgas pemberantas pengeboran sumur minyak ilegal belum selesai, sebab belum ada kejelasan pembiayaan operasional satgas tersebut.

"Pembentukan satgas alternatif solusi mampu menghentikan secara sistematis, salah satu belum tuntas pembiayan tim satgas," ujarnya.

Kepala Bagian Reserse Kriminal Mabes Polri Idam Azis mengungkapkan, untuk menertibkan aksi pengeboran sumur minyak ilegal dibutuhkan kerja sama yang baik antarinstansi, dengan membentuk tim terpadu.

"Ke depan sarankan perlu ada satu tim yang terpadu komprehensif, untuk tangani masalah ini. Supaya enggak terkesan sendiri sendiri," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono