Pembelian Alutsista Kemenhan tanpa paket suku cadang

Merdeka.com - Kepala Bidang Matra Darat Pusat pengadaan Badan sarana pertahanan Kementerian Pertahanan Kolonel Jimmy Alexander Adirman mengatakan, semua jenis Alutsista yang dibeli tahun ini sudah melalui riset sesuai kebutuhan pertahanan TNI. Jimmy juga menuturkan, pihaknya melakukan riset mendalam dan melakukan perbandingan akan alat yang dibeli.

Jimmy juga menjelaskan bagaimana sistem pembelian dan pembayaran Alutsista yang akan didatangkan. Mulai dari pinjaman dari luar negeri hingga pinjaman dari sindikasi Bank-bank milik negara. Meski begitu, Jimmy tak menyebut berapa nilai pinjaman itu.

"Ada yang masa pinjamannya satu tahun hingga lima tahun," kata Jimmy di Gedung Urip Sumoharjo, Kompleks Kemhan, Rabu (25/9).

Jimmy menerangkan dalam pembelian Alutsista juga mengikutsertakan adanya alih teknologi, terutama untuk pengoperasian dan perawatan yang mengikutsertakan industri pertahanan strategis dalam negeri, seperti PT Pindad, PT PAL, dan yang lainnya. Meski begitu, Jimmy tidak menyebut nilai pinjaman untuk keperluan untuk keperluan Alutsista itu.

Saat ditanya wartawan apakah semua pembelian Alutsista itu juga memasukkan kebutuhan suku cadang jika terjadi kerusakan, Jimmy menjawab, semua pembelian itu dikembalikan pada ketersediaan anggaran yang ada. Namun lagi-lagi, Jimmy tidak menyebut berapa ketersediaan anggaran yang ada seperti yang dimaksud.

"Untuk kebutuhan suku cadang dikembalikan pada kesediaan anggaran. Namun, sebaiknya memang ada paket untuk itu. Misal ada paket suku cadang untuk lima tahun ke depan. tapi jika semua itu dihitung, harganya akan lebih mahal dari peralatan utama yang dibeli. Kita lebih menekankan pada Alutsistanya," ujar Jimmy lebih lanjut.

Untuk model pembayaran, menurut Jimmy, dilakukan dengan berbagai tahapan. Mulai dari uang muka, terus pembayaran setelah pengiriman, kemudian pembayaran setelah sampai gudang, setelah pengujian, dan pembayaran final. Hal itu menurut Jimmy, pembayaran bertahap itu dilakukan untuk menjaga keuangan negara.

Kemhan juga menampik jika dalam pembelian Alutsista ada peran pihak ketiga. "Pembelian langsung lintas pemerintahan, langsung pertemuan kepala negara. Tidak ada pihak ketiga," kata Jimmy menjelaskan.