Pembangunan Kembali Rumah Terdampak Gempa Sulbar Harus Sesuai Standar SNI Terkini

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) segera membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa berkekuatan Magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, 15 Januari lalu.

Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Prof Iswandi Imran mengungkapkan bahwa pembangunan kembali rumah warga maupun fasilitas umum itu harus diperhitungkan dengan detail dan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkini. Sebab, kata dia berdasarkan SNI 2012/2019, Majene masuk zona gempa tinggi. Sedangkan pada SNI 2002 lalu, Majene masih masuk zona gempa rendah. Dia pun menjabarkan alasannya.

"Kapasitas bangunan eksisting khususnya yang didesain dengan SNI 2002 sebelumnya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan demand SNI 2012/2019. Seismic detailing yang terpasang kemungkinan besar tidak memadai untuk zona gempa tinggi, yang khususnya diperuntukkan untuk mengantisipasi the unexpected," kata Iswandi Imran saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) virtual dengan tema Gempa Bumi Sulawesi Barat, Senin (1/2).

Oleh karena itu, persyaratan seismic detailing zona gempa tinggi lebih besar dibandingkan yang berlaku pada zona gempa rendah. Berdasarkan kerusakan yang terjadi, Iswandi menyarankan seluruh rumah dan fasilitas yang terdampak gempa di Sulbar untuk dievaluasi dan retrofit.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana, yakni untuk mengurangi risiko/ kerugian materil maupun korban jiwa. Dia pun membeberkan strategi Jangka Panjang untuk mitigasi risiko pada bangunan eksisting.

"Untuk penggunaan jangka panjang, seluruh bangunan di wilayah terdampak, termasuk yang rusak ringan seharusnya diassess atau dievaluasi serta diretrofit agar dapat menahan kejadian gempa besar yang mungkin terjadi," ujarnya.

Untuk itu, Iswandi menyarankan, perlu disusun peta kerentanan/risiko bangunan (khususnya bangunan hunian) di wilayah Sulbar.

"Perancangan bangunan baru harus dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada SNI Gempa dan SNI Detailing terkini," ujarnya.

Iswandi juga membeberkan strategi pemanfaatan angunan penting untuk kebutuhan emergency response (jangka pendek). Yang pertama, yakni perlu disepakati level hazard gempa yang relevan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bangunan-bangunan penting eksisting (direncanakan berdasarkan SNI 2002) yang diperlukan dalam masa tanggap darurat.Selain itu, perlu disusun peta kerentanan/ risiko bangunan, khususnya bangunan hunian di wilayah Sulbar.

"Perancangan bangunan baru agar dilakukan secara konsisten dengan mengacu pada SNI gempa dan sni detailing terkini. Hal ini penting, mengingat bangunan-bangunan tersebut kemungkinan belum diberi seismic detailing yang memadai untuk zona gempa tinggi," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Darno Majid menyebutkan, ada 15.522 unit rumah yang rusak di Mamuju dan Majene. Kerusakan paling banyak di Kabupaten Mamuju. 2.054 rumah rusak berat, 5.526 rumah rusak ringan, dan 3.843 rusak sedang.

"Di Kabupaten Majene sendiri, 1.782 rumah rusak berat, 1.140 rusak sedang, dan 1.177 rusak ringan. Data ini kami himpun per 28 Januari 2021," kata Darno.