Pelesir ke luar negeri dikritik, DPR siap rogoh kocek pribadi

Merdeka.com - Komisi III DPR berencana untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri guna membahas Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Kunker itu dianggap penting sebagai perbandingan UU di negara Eropa.

Karena kunker itu masih mendapat pro dan kontra, anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, dirinya siap mengeluarkan kocek dari kantong sendiri jika tidak mendapatkan anggaran dari APBN. Sebab, kunker itu untuk mengkaji beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP.

"Seandainya tidak dibiayai DPR dan untuk membahas itu saya siap biaya sendiri, karena ini untuk menimba ilmu," kata Didi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/4).

Menurutnya, RUU KUHP dan KUHAP ini sudah cukup lama. Karena peninggalan Belanda dan harus diperbaharui. Sehingga, anggota yang melakukan kunker ke luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan dan jelaskan kepada publik.

"Apa yang didapat di sana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 99 Persen dalam kunker itu harus benar-benar belajar," tegas ketua DPP Partai Demokrat itu.

Didi menambahkan, dari pengalamannya beberapa tahun sekolah di luar negeri, memang banyak memperoleh ilmu. "Saya juga siap masuk ke universitas-universitas di sana untuk menimba ilmu. Jadi kalau untuk mendapatkan informasi yang berguna ya tidak masalah," tegasnya. (mdk/war)