Merdeka.com - Bupati dan Wali Kota terpilih dalam Pilkada serentak 2020 di Kalimantan Timur, sedianya dilantik pada Rabu (17/2) besok. Namun pelantikan kepala daerah terpilih itu ditunda menyusul sejumlah hasil Pilkada masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Memang sampai sekarang belum pasti. Tetapi besar kemungkinan diundur. Kalau ada info secepatnya, nanti akan kami kabari," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur M Sa'bani, melalui keterangan tertulis Setprov Kaltim, Selasa (16/2).

Sa'bani mengatakan, Surat Keputusan (SK) Mendagri terkait Bupati dan Wali Kota terpilih belum bisa diterbitkan lantaran masih menunggu sengketa di MK. Sabani menerangkan, dengan penundaan itu, maka Pemprov Kaltim akan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati atau Wali Kota, untuk mengisi kekosongan, hingga pelantikan Bupati/Wali Kota terpilih.

"Plh ini akan mulai efektf setelah berakhirnya masa jabatan, atau setelah 17 Februari nanti, sesuai dengan surat Mendagri. Jadi, pada saat itu, akan diserahkan memori serah terima jabatan dari Bupati/Wali Kota kepada Sekda, selaku Pelaksana Harian," ujar Sa'bani.

Sa'bani menerangkan, dasar hukum penunjukkan Sekda sebagai Plh, mengacu UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dasar lainnya adalah PP Nomor 49/2008 tentang perubahan ketiga atas PP No 06/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pegangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuannya, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang mana masa jabatan Bupati/Wali Kotanya berakhir pada Februari 2021, dan tidak masuk sengketa perselisihan hasil Pilkada di MK.

Ditetangkan Sa'bani, untuk Provinsi Kaltim, telah mengirimkan usulan penerbitan SK Mendagri ke Kemendagri, berdasarkan usulan dari masing-masing Pemkab/Pemkot dan DPRD yakni Samarinda, Mahulu, Paser dan Berau.

“Sedangkan Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi," pungkas Sa'bani.