Pekerja Trans Papua Dituding Tentara, TNI Tantang Jubir OPM Datang ke Nduga

Merdeka.com - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi mengundang Sebby Sambom yang mengklaim diri sebagai juru bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) untuk datang ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, guna melihat para korban penembakan di Nduga.

"Silakan datang ke Timika, bisa didampingi oleh pihak terkait, misalnya, Komnas HAM, atau institusi manapun, supaya bisa lihat para korban penembakan dari Nduga," kata M Aidi, Jumat (7/12). Dikutip dari Antara.

Pernyataan ini disampaikan M Aidi ketika menjawab pertanyaan terkait tudingan yang disampaikan oleh Sebby Sambom, bahwa para pekerja jalan dan jembatan trans-Papua di Distrik Yall, Yigi dan Mbua merupakan anggota TNI.

"Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silakan cek," ucapnya menegaskan.

Dengan datang ke Timika, Kabupaten Mimika, kata Aidi, Sebby Sambom bisa membuktikan sendiri pernyataannya di sejumlah media massa, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan.

"Saya undang, saya jamin keamanannya (Sebby Sambom), ini logika pertamanya yah," katanya.

Logika kedua, adalah TNI dituding bahwa yang bangun jalan dan jembatan trans-Papua di Nduga sehingga dibantai para pekerja sebagaimana diberitakan.

"Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua," tuturnya.

Menurut dia, pembangunan jalan dan jembatan trans-Papua itu dibagi dalam sejumlah sektor, di mana pada 2016-2017 itu ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.

"Zeni Kontruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara," ujarnya.

"Membangun untuk membantu proses percepatan pembangunan infrastruktur, di mana TNI selalu berada di garda terdepan untuk mengatasi kesulitan rakyat yang di sekitar kita. Contohnya, seperti kasus di Asmat, TNI diterjunkan di sana paling duluan," tambahnya.

Bukan di situ saja, kata dia, di daerah pedalaman ketika tidak ada guru yang mengajar di suatu sekolah, prajurit TNI dari Babinsa diterjunkan untuk membantu mengajar, bahkan membantu membuat rumah ibadah, sekolah, aula kampung hingga lainnya.

"Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika," katanya.

Berkaitan dengan tudingan Sebby Sambom, Aidi mengaku bahwa pernah diwawancara oleh salah satu media internasional, di mana diungkapkan bahwa TNI merupakan musuh dari TPN/OPM.

"Apalagi dikatakan TNI kerahkan pesawat untuk membom lokasi kejadian. Ini bisa saja kami lakukan kerahkan semua alutsista, tapi tidak lakukan itu. Kami masih punya norma, tapi mereka (TPN/OPM) tidak. Kedaulatan NKRI diakui oleh seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang menyangkal itu," tegasnya.

Jika ada pihak atau bahkan negara yang menyatakan dukung perjuangan TPN/OPM, Aidi menduga itu hanya suara satu dua pihak yang ingin tidak suka Indonesia, karena hingga kini berbagai hubungan diplomasi dengan negara di dunia tetap berjalan baik dan harmonis.

"Bahkan negara yang belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau mereka itu legalitas dari mana, pegang dan angkat senjata saja sudah ilegal, sudah pelanggaran hukum, tidak ada pembenaran dari hukum manapun orang yang tidak berkepentingan angkat senjata," paparnya.

Lebih lanjut Adi mengungkapkan bahwa tidak ada satupun di dunia ini, negaranya mendukung terjadi pemberontakan pasti akan disikapi. Contoh saja, Amerika yang memahami paham liberal tidak akan menyetuji negara bagiannya untuk memisahkan diri.

"Kita NKRI, berpaham demokrasi Pancasila, beda dengan paham liberal yang bebas. Pancasila menganut kebebasan terbatas, hak orang lain dilindungi dan dibatasi, bukan liberal, kita ada hukum dan norma, beda dengan Amerika," tuturnya.