Merdeka.com - Pemerintah Malaysia mendeportasi pekerja migran Indonesia (PMI) saat mereka tengah menerapkan lockdown karena terpapar Covid-19. Lebih dari 3.000 PMI akhirnya terpaksa kembali ke Tanah Air.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani meminta pemerintah menangani para pekerja migran tersebut dengan baik dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan dan kemanusiaan. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk terus mengawasi jalur tikus.

"Pintu masuk baik bandara, pelabuhan, jalur-jalur perbatasan terutama jalur tikus juga harus dipastikan memiliki sistem pengawasan yang baik," kata Aryani kepada merdeka.com, Rabu (1/4).

Ia juga mengimbau kepada seluruh pekerja migran yang dideportasi untuk mematuhi dan mengikuti seluruh protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah. Terutama soal status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan kewajiban menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Kami berharap WNI yang pulang ke daerahnya untuk serius menjalankan protokol isolasi mandiri dengan disiplin dan kesadaran tinggi," ujarnya.

Diminta Hubungi Faskes

Imbauan yang sama juga disampaikan kepada WNI yang lolos dari pengawasan karena keterbatasan petugas atau alasan lain. Jika ada WNI yang pulang dari luar negeri mengalami gejala Covid-19, ia meminta untuk segera mengakses fasilitas atau menghubungi petugas kesehatan terdekat.

Aryani menekankan para petugas harus menerapkan ketentuan protokol kesehatan di pos-pos kedatangan secara profesional tanpa diskriminasi.

"Kesadaran, tanggung jawab dan kedisiplinan masyarakat serta WNI yang kembali ke Tanah Air untuk mematuhi anjuran Pemerintah menjadi hal krusial bagi kita untuk keluar dari situasi yang sulit ini," pungkasnya.