Merdeka.com - Mantan Kepala Biro Kredit Usaha Menengah Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Dino Inggiano mengakui pencairan Kredit Modal Kerja sebesar Rp 100 miliar buat proyek simulator SIM di Korlantas Polri dilakukan tanpa jaminan Surat Perintah Kerja asli. Bahkan menurut dia, hal itu sudah sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Pencairan kredit tanpa SPK itu tidak menyalahi prosedur. Karena memang biasanya dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah jangka waktunya pendek," kata Dino saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (24/5).

Menurut Dino yang kini menjabat Direktur Bank BNI Syariah, hal itu sudah lumrah dalam proyek pemerintah. Dia melanjutkan, maka dari itu pencairan kreditnya pun bertahap. Permohonan kredit diajukan oleh Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto.

"Pertama Rp 35 miliar, lalu ada tahap selanjutnya. Setelah SPK asli kita terima, baru kita bisa cairkan seluruhnya," ujar Dino.

Dino pun mengaku pernah bertemu langsung dengan Irjen Djoko Susilo di Gedung Korlantas Polri, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan pada 20 Desember itu, dia mengaku datang bersama koleganya, Krisna Suparto.

"Saat itu saya mau mengklarifikasi ke Pak Djoko apakah benar proyek simulator itu ada. Sekaligus mengantar teman saya, Pak Krisna, memperpanjang SIM," lanjut Dino.