Pegiat HAM sindir pemerintah abaikan pengadilan HAM 65
Merdeka.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Alvon Palma, menyinggung sikap pejabat tinggi pemerintah yang merasa geram atas langkah sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperjuangkan tuntutan korban kasus tahun 1965. Dia bahkan merasa heran atas penyataan beberapa pejabat tinggi yang mengesampingkan hak dari setiap warga negara.
"Pejabat negara selalu mendistorsi tentang pertanggungjawaban negara apa dan untuk warga negara yang mana. Itu pertanyaan yang lucu," kata Alvon di Jakarta, Jumat (13/11).
"Korban berhak mengajukan tuntutan ke IPT. Kalau negara kita sudah berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan, itu boleh diabaikan," sindir Alvon.
Hal senada pun disampaikan Dolorosa Sinaga selaku Steering Committee Internasional People Tribunal (IPT). Dia menyebut pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Luhut Panjaitan serta Ketua Umum Partai Nasdem tidak mendasar.
Dolorosa menegaskan, pengadilan rakyat internasional terkait kejahatan 65 yang digelar di Den Haag, Belanda, merupakan wujud kepedulian IPT terhadap korban pelanggaran HAM yang dibungkam selama 50 tahun.
"Pernyataan dari Luhut Panjaitan, JK dan ketua NasDem persepsi yang kami imbau mereka punya punya kebesaran jiwa, 50 tahun negara ini bungkam pelanggaran HAM 65. Kita perlu kembalikan kedaulatan para korban," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Pengadilan rakyat Internasional terkait kejahatan kemanusiaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 1965 yang digelar di Den Haag, Belanda sejak 10 November 2015 adalah pengadilan semu.
JK bahkan menyatakan Belanda tidak pantas mendukung kegiatan tersebut. Menurut dia, negara-negara maju yang kini bersuara keras soal HAM nyatanya adalah negara yang paling banyak melakukan pembantaian dan pelanggaran HAM di masa lalu.
"Kalau mau begitu (gelar pengadilan rakyat), kita adili Belanda juga (sebab) berapa yang dibunuh Belanda di sini (Indonesia). Lebih banyak lagi. Berapa yang dibunuh Amerika di Irak? Berapa yang dibunuh (Bangsa) Eropa di Vietnam? Berapa dibunuh oleh negara Barat di Afghanistan. Boleh, kalau Barat mau begitu, kita juga adili di sini," ujar JK.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaCak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare
Kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaPesan Ketum Muhammadiyah untuk Pemenang Pilpres 2024: Jangan Jumawa, Tetap Rendah Hati
Haedar meminta semua pihak harus menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu dengan sikap legowo, dan kesatria.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca Selengkapnya