PDIP tidak setuju perpanjangan konsesi JICT sejak tahun 1999

Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sejak lama tidak setuju perpanjangan konsesi (pemberian hak izin oleh pemerintah/perusahaan) Jakarta International Container Terminal (JICT).

Untuk itu, PDIP meminta seluruh menteri di Kabinet Kerja kompak menyelesaikan kisruh konsesi JICT karena policy soal perpanjangan konsesi JICT menjadi isu sensitif.

"Bukan saat ini saja, sejak tahun 1999 kami secara konsisten menolak yang namanya JICT itu untuk disewakan kepada pihak lain. Karena ini merupakan pintu masuk simbol kedaulatan kita. Kemarin ada beras Vietnam yang bocor ke pasar," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Selasa (15/9).

"Kita tidak tahu dari mana karena pemerintah tidak mengambil kebijakan impor beras. Ini merupakan fakta jebolnya kedaulatan ekonomi kita. Apakah ini ada kaitannya dengan JICT yang kemudian disewakan pihak lain dalam jangka waktu yang lama?" imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasto mengutip data dari Serikat Pekerja JICT yang menyebut perpanjangan kontrak yang dilaksanakan saat ini nilainya jauh di bawah kontrak yang ada di tahun 1999.

Hasto mengatakan ada banyak pertanyaan mengapa ada pola dua kebijakan yang beda antara regulator, yaitu menteri perhubungan dengan menteri BUMN terkait hal tersebut.

"Tentu saja ini harus diselesaikan di internal dan PDI Perjuangan berharap persoalan tersebut dapat dijembatani. Seluruh menteri kabinet harus kompak terhadap sebuah policy. Apalagi policy ini sangat sensitif terkait dengan perpanjangan konsesi JICT," jelasnya.

Hasto mengatakan langkah Menko Maritim Rizal Ramli beberapa waktu lalu termasuk dengan mendatangi Pelindo II adalah dalam menata agar seluruh jalur logistik yang dimulai dari pelabuhan Tanjung Priok betul-betul efisien.

"Kami memberi dukungan terhadap upaya-upaya untuk mengatasi berbagai macam barrier (kendala) yang saat ini masih ada," tegasnya.

Hasto mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sempat bereaksi keras ketika persoalan dwelling time tidak kunjung diselesaikan, sehingga harus ada suatu satuan tugas (task force) mengatasi persoalan sistemik itu.

"Dalam hal ini tentu saja sebagai penanggung jawab di Pelindo, otomatis terkait secara langsung dengan seluruh kebijakan yang diambil oleh Pak Lino," jelasnya.

Namun demikian, Hasto tidak mau masuk ke pembahasan apakah Dirut Pelindo II, R.J. Lino perlu diganti atau tidak. Sebab, hal tersebut ada mekanismenya sendiri.

"Kalau itu sudah ada mekanismenya. Menteri BUMN memiliki mekanisme terkait pergantian Direksi BUMN sesuai UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN," tandasnya.