PDIP tegaskan kasus suap Bupati Klaten tak terkait partai

Merdeka.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, Jumat (30/1) lalu meninggalkan keprihatinan mendalam di kalangan, kader dan pengurus DPC PDIP setempat. Sri Hartini yang selama ini dianggap sebagai kader terbaik, ternyata berbuat menyimpang dari kebijakan partai.

"Kami sangat terkejut adanya OTT terhadap bu Sri Hartini, Jumat lalu. Kami segera mengambil langkah tegas, sesuai komitmen partai dalam pemberantasan KKN. Pemecatan dari keanggotaan partai sudah dilakukan oleh DPP. Yang jelas kami sangat prihatin yang mendalam, tanpa sepengetahuan kami, kader terbaik kami telah melakukan kesalahan fatal," ujar Ketua DPC PDIP Klaten, Sunarna saat menggelar konferensi pers, Kamis (5/1).

Kendati demikian, lanjut mantan Bupati Klaten periode sebelumnya itu, pihaknya memberikan hormat dan apresiasi yang tinggi dengan kebijakan partai terhadap pemberantasan KKN. Pihaknya juga sangat menghargai terhadap tindakan KPK dengan menangkap Sri Hartini.

Lebih lanjut Sunarna menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Sri Hartini tersebut merupakan perbuatan individu dan bukan kebijakan partai. "Itu perbuatan individu. Bukan dari kebijakan partai. Jadi tidak bisa dikonotasikan sebagaiI perbuatan partai. PDIP berkomitmen dengan upaya penegakan hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujarnya.

Ia mengimbau agar para kader mengambil hikmah dan memperbaiki langkah ke depan. Ia juga meminta kader tidak saling hujat dan membuat pertengkaran apapun agar kedepannya tidak timbul permasalahan baru.

"Permohonan maaf sebesar-besarnya kami ucapkan kepada masyarakat Klaten. Kader terbaik kami telah berbuat salah, seluruh jajaran pengurus mohon maaf kepada masyarakat. Kami berjanji untuk bekerja lebih baik melalui eksekutif dan legislatif demi seluruh masyarakat Kabupaten Klaten," katanya.