Merdeka.com - Aktivis Ratna Sarumpaet melalui kuasa hukumnya meminta agar menjadi tahanan kota. Hal itu ia ajukan setelah resmi ditahan atas kasus berita bohong alias hoaks kalau dirinya dianiaya di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, tak ingin mencampuri atau mengurusi hal tersebut. Tapi, dengan adanya hal tersebut ia ingin agar menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak.

"Proses hukum itu jadi ranah aparat penegak hukum. Hukum memang harus ditegakan nah kami tidak mencampuri hal tersebut, yang penting kita mengambil pelajaran bahwa pun yang namanya pemimpin tidak boleh grusa-grusu, tidak boleh cepat merespon, tidak boleh telinganya tipis, tidak boleh emosional, apa yang harus disampaikan harus diendapkan terlebih dahulu, karena mulut adalah harimau mu," katanya di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Lalu, saat ditanyakan apakah kasus yang menimpa Ratna menguntungkan pihak Prabowo. Ia tak ingin mengurusi hal tersebut.

"Kami tidak akan berbicara untung rugi kasus, mana ada kebohongan menimbulkan keuntungan politik tidak ada, keuntungan politik itu tercapai melalui kerja keras. Sebaiknya kita belajar dari atlet, terlebih kaum difabel mereka menunjukkan dalam keterbatasannya menggapai prestasi, menggapai kinerja yang baik, dengan bekerja keras dengan aturan main yang baik, dunia politik Indonesia harus belajar dari nilai-nilai sportifitas dalam dunia olahraga," ujarnya.

Selain itu, Hasto membantah terkait adanya isu jika kubu Joko Widodo telah membayar Ratna Sarumpaet dalam melakukan hal tersebut. Dan dia ingin agar isu tersebut tak lagi digulirkan.

"Ya kami tidak pernah melakukan hal tersebut, itu hanya isu-isu yang saya rasa tidak perlu ditanggapi karena itu menunjukkan keberadaban kita bayar membayar dalam capres-cawapres itu kan merendahkan kualitas demokrasi kita, sehingga kita enggak perlu menanggapi isu-isu yang kurang membangun peradaban publik," pungkasnya.