Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Tak Beri Bantuan Hukum Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Usai Terjaring OTT KPK

PDIP Tak Beri Bantuan Hukum Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Usai Terjaring OTT KPK Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. ©2020 Instagram/ajaympriatna

Merdeka.com - Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menanggapi kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader PDIP yang juga Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

Ono menyebut masih mencari informasi detil mengenai dugaan kasus hukum yang menjerat Ajay. Hal ini dilakukan untuk dilakukan untuk menentukan kebijakan yang nanti diambil pengurus partai, seperti pemecatan.

"(Pemecatan) adalah kewenangan pengurus DPP PDIP," kata Ono, Jumat (27/11).

Hanya saja, dia memastikan pengurus partai tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Ajay yang diduga terlibat korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit di Kota Cimahi.

"Kami masih cek kebenarannya. Yang menjadi kebiasaan di PDI Perjuangan tidak ada bantuan hukum untuk kader yang melakukan korupsi," ucap Ono.

Diketahui, Tim Satgas lembaga antirasuah dikabarkan menangkap Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (27/11) sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan terhadap kader PDI Perjuangan itu diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi.

Sementara itu, dari pantauan, suasana Kantor Wali Kota Cimahi di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi masih diwarnai aktivitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang bekerja. Namun, tidak ada aktivitas di dalam ruang kerja Wali Kota.

Terpisah, di lokasi Rumah Sakit Kasih Bunda yang terletak di Jalan Leuwigajah, Cimahi Selatan, tampak ada bangunan yang masih belum utuh. Para pekerja terlihat bekerja dan lalu lalang di sekitar proyek.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan
Politikus NasDem Rajiv Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Kementan

Panggilan tersebut dipenuhi oleh Rajiv yang telah tiba di gedung Merah Putih KPK.

Baca Selengkapnya
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar

Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK
Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi PPU di Samarinda dari Gedung KPK

Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.

Baca Selengkapnya