PDIP Soal Konflik Lahan di Wadas: Itu Urusan Administrasi, Jangan Diurus Polisi

Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menilai, polisi seharusnya tidak perlu turun menghadapi masalah pembangunan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sebab, masalah di desa Wadas adalah urusan administrasi pemerintah daerah.

"Yang pasti kalau masalah pembangunan, IMB segala macem itu urusan Satpol, urusan gubernur, urusan bupati. Polisi tidak punya kewenangan untuk itu," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/2).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menuturkan, permasalahan pembangunan jangan jadi pekerjaan polisi, tetapi kewenangan pemerintah daerah.

"Karena ini jangan pekerjaan Satpol itu diurus polisi, jangan pekerjaan polisi diurusi satpol," ujarnya.

Selain itu, Junimart meminta pemerintah provinsi Jawa Tengah juga seharusnya membawa ketenangan di masyarakat. Tidak perlu sampai melibatkan polisi.

"Itu menjadi kewajiban pemerintah setempat. Kewajiban mereka untuk melayani masyarakat, membuat masyarakat menjadi tenang," katanya.

Ganjar Minta Maaf

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan bertanggung bertanggungjawab atas insiden warga dan polisi di Wadas Purworejo. Dia meminta puluhan masyarakat yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibebaskan.

Keributan di desa Wadas ini bermula ketika masyarakat menolak tanah mereka dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material dan pembangunan proyek Bendungan Bener.

"Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan masyarakat Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan," kata Ganjar saat menggelar presconference di Mapolres Purworejo, Rabu (9/2).

Pihaknya sudah menempuh proses panjang terkait pembangunan bendungan Bener. Selama proses itu, pihaknya membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya mereka yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi saat dialukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," ungkapnya.

Sebenarnya, dia sangat menunggu-nunggu adanya dialog antar pihak. Sehingga, ruang penyampaian pendapat bisa dibuka lebar pada semua pihak.

Polisi Masuk Desa Wadas

Pada Selasa pagi (8/2), aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kedatangan aparat kepolisian ini menurut Polda Jawa Tengah untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.

Aparat membawa senjata lengkap, tameng, gas air mata, dan anjing K-9. Padahal, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, aparat hanya datang untuk menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif.

Akibatnya, warga Desa Wadas ketakutan. Mereka menangis, ketakutan, hingga terjadi penangkapan serta pencopotan banner penolakan Bendungan Bener.