PDIP serahkan kasus Karolin ditangani BK
Merdeka.com - Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyampaikan kasus video porno yang diduga diperankan oleh Karolin Margret Natasa, anggota Komisi IX Fraksi PDIP sepenuhnya diserahkan kepada Badan Kehormatan DPR.
"Intinya DPP telah memberikan ke fraksi, fraksi menyerahkan sepenuhnya kepada BK untuk membuktikan," ucap Tjahjo di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/05).
Tjahjo mengakui, DPP PDIP pernah memanggil Karolin dan yang bersangkutan telah membantah. "Dia membantah, dia (Karolin) juga meminta untuk memanggil IT untuk membuktikan. Sehingga bila saat ini Karolin tidak muncul di DPR untuk bekerja, itu adalah hal yang manusiawi, karena Karolin harus mempersiapkan mentalnya untuk mengklarifikasi ke hadapan publik," paparnya.
"Ya, manusiawi, dia itu wanita yang dituduh berzina, dia membutuhkan waktu untuk mengklarifikasi,"
Tjahjo menegaskan, PDIP masih menjunjung asas praduga tak bersalah. "Ya coba saja Anda menilai. Kita tunggu saja ke BK. Kita tidak bisa langsung memvonis dia bersalah," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaHasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaJika Ganjar melakukan blusukan masyarakat berbondong-bondong hadir
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaHasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnya