PDIP sebut Ade Komarudin pengalaman & tidak punya rekam jejak buruk
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie menunjuk Ade Komarudin sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto. Ade KOmaruddin dinilai sosok yang tepat menjabat sebagai Ketua DPR karena memiliki rekam jejak bagus dan memiliki potensi yang cukup besar.
"Saya cukup kenal, saya baru 14 tahun di DPR, lebih lama dia (Ade Komarudin) dari pada saya. Dia hampir 20 tahun. Orangnya cukup punya leadership, komunikasi, track recordnya tidak ada ada yang buruk," kata politisi PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan di Senayan, Jakarta, Jumat (18/12).
Sebagai mantan Ketua Fraksi Golkar, Ade juga dinilai sudah memahami dinamika di internal DPR sehingga tidak menyulitkan jika menjabat sebagai orang nomor 1 di kursi wakil rakyat. Namun jika terjadi hal yang fatal selama menjabat, Trimedya menegaskan akan dikembalikan kepada partai Golkar sebagai partai yang merekomendasikan Ade Komarudin.
"Karena pernah jadi ketua fraksi, enggak ada problem juga. Itu internal Golkar. Positif apa negatif biar Golkar yang menilai, kalau ada implikasi, dia juga yang menerima. Mereka juga yang membuat tukar tempat," tegas Trimedya.
Dikabarkan, Ade Komarudin akan dilantik sebagai Ketua DPR pada tanggal 11 Januari 2016. Untuk sementara, posisi ketua DPR diambil alih oleh kader partai Gerindra, Fadli Zon.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnya