PDIP Konsultasi dengan Bareskrim Terkait Pemberitaan OTT Anggota KPU
Merdeka.com - Tim hukum PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri untuk berkonsultasi mengenai pemberitaan kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dalam perkara ini, kader PDI Perjuangan Harun Masiku juga terseret.
Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan, Wayan Sudirta menuding beberapa media menyiarkan kebohongan ke hadapan publik. Ia mencontohkan salah satu media menuliskan berita 'satu kontainer putih diangkut dari DPP PDIP'.
"Seolah-olah dari kantor PDI Perjuangan ada disita satu kontainer barang bukti. Sama sekali itu enggak benar. Sama sekali bohong. Jangankan per kontainer, membuka pintu saja enggak ada," kata Wayan di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).
Menurut Wayan, pemberitaan itu sangat merugikan PDI Perjuangan yang sebagai sebuah partai yang sebentar lagi akan menghadapi Pilkada. Akhirnya, Wayan menemui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Albertus Rachmat Wibowo.
"Kalau kebohongan ini, pak direktur tindak pidana macam apa yang unsur-unsurnya bisa terpenuhi? Penghinaan atau fitnah atau yang lain?" kata Wayan mengulang kembali perbincangan tadi.
Wayan menyerahkan satu bundel bukti untuk dianalisa. "Apa pertanyaan kami kepada kepolisian? Tolong dipelajari, tolong dilihat pasal-pasal mana yang diunsur sebagai laporan pidana," ujar dia.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaGaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaPDIP tak ambil pusing dengan dukungan Luhut kepada Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPeristiwa kekurangan surat suara di sejumlah TPS di Depok jadi viral di media sosial
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin memprediksi jumlah pendatang tahun ini akan turun
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya