Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2019 yang mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya, memuat posisi wakil menteri, yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1.

Perpres tersebut ditandatangani 24 Oktober 2019. Namun, sampai sekarang, Nadiem Makarim yang ditunjuk sebagai Mendikbud belum ditemani oleh Wakil Menteri.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung perlunya ada jabatan Wakil Menteri, guna membantu pekerjaan Nadiem.

Pasalnya, tanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa, sangatlah besar dan perlu mendapatkan dukungan lebih.

Tugas Berat

"Mengingat tanggung jawab yang begitu besar di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, juga diperlukan posisi Wakil Menteri Pendidikan," ucap Hasto di Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2019).

Dengan demikian, masih kata dia, persoalan mendasar pendidikan, baik soal membumikan Pancasila, mengajarkan moral dan etika, bisa semakin kian masif diberikan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wamen yang Satu Visi

"Persoalan mendasar baik di mulai dari aspek-aspek membumikan ideologi Pancasila, moral, etika, dan pendidikan budi pekerti, juga pendidikan terhadap penguasaan ilmu-ilmu dasar sebagai fundamen kemajuan Indonesia Raya," ungkap Hasto.

Dia mengingatkan, jika itu direalisasikan, maka Wakil Menteri dan Menteri harus berjalan seiring bersama, demi meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

"Perpaduan Menteri Pendidikan dan Wakil Menteri Pendidikan sangat diperlukan," pungkasnya.