PDIP Depok laporkan Waketum Gerindra Arief Poyuono ke polisi
Merdeka.com - Pengurus PDIP Kota Depok, Jawa Barat melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ke Polresta, Kamis (3/8). Laporan tersebut terkait pernyataan Arief yang menyebut PDIP sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sekretaris PDIP Kota Depok Totok Sarjono mengatakan, pernyataan yang dilontarakan Waketum Gerindra tersebut dinilai menyakitkan kader PDIP.
"Kami dibilang PKI, sering menipu rakyat, dan kawan-kawan yang bergabung dalam koalisi Presiden Jokowi juga dibilang tidak waras. Saya rasa ini berlebihan dan keterlaluan," kata Totok.
Dia menjelaskan, sejak pertama masuk sebagai kader PDIP, anggota diajarkan tentang ideologi Indonesia yakni Pancasila. Atas tudingan tak berdasar itu maka Totok bersama 11 PAC PDIP melaporkan Waketum Gerindra ke polisi. "Ada sebelas PAC yang datang untuk melaporkan hal ini ke Polres Depok," tegasnya.
Totok menuturkan, keputusan melapor ke polisi ini bukan atas perintah khusus. Tetapi inisiatif dari setiap pengurus. "Gerakan ini merupakan hasil inisiatif kami. Mungkin ada teman-teman di daerah lainnya yang juga mengambil tindakan semacam ini. Seperti di Karawang dan Bandung," ucapnya.
Menurutnya, permintaan maaf yang dilakukan Arief di media massa tersebut menegaskan dia bersalah. Dia menuturkan, permintaan maaf bisa saja dilakukan. Namun kader sudah terlanjur sakit hati. "Oleh karennya kami mengambil tindakan untuk melaporkan dia," katanya.
Sementara itu, Pjs Kasubbag Humas Polresta Depok AKP Firdaus membenarkan pengurus DPC PDIP Kota Depok datang untuk melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun dia belum memberikan komentar lebih banyak karena masih laporan. "Iya betul tadi mereka datang untuk menyampaikan laporannya. Laporan ini selanjutnya akan diproses," katanya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaSinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini
Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politisi PDIP Sebut Tak Menutup Kemungkinan Megawati dan Prabowo Bertemu Usai Pilpres
Lalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya
Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca SelengkapnyaPDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya