PDIP bisa buat karier Samad tamat?

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Korupsi Abraham Samad menjadi sasaran tembak partai politik. PDI Perjuangan tiba-tiba saja membeberkan serangkaian pertemuan Samad dengan petinggi partai sebelum pemilihan umum presiden (Pilpres) lalu.

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pertemuan rahasia itu untuk membahas masuknya Samad dalam bursa cawapres. Tercatat ada enam kali kopi darat, terakhir membahas dipilihnya Jusuf Kalla mendampingi capres Joko Widodo.

Dalam tiap kali pertemuan Samad selalu memakai topi dan masker. Samad pun diduga tak memberitahu pimpinan lain ada agenda tersebut. Jika ini terbukti Samad bisa dianggap melanggar Kode Etik KPK No. Keputusan No.6/P-KPK/02/2004.

"Kepada bapak Abraham Samad yang memimpin institusi begitu besar dan dipercaya publik, kami harapkan berani mengakui pertemuan yang banyak dilakukan sekurang-kurangnya dengan para petinggi kedua partai PDIP dan Partai NasDem," ujar Hasto di bekas posko pemenangan Jokowi, Jalan Cemara, Menteng, Kamis (22/1).

Hasto menegaskan kabar pertemuan tersebut adalah benar. Dia pun mendorong agar Samad mau berterus terang kepada publik.

"Kami menyatakan berita tertulis dalam 'Rumah Kaca' tersebut benar adanya. Dengan demikian pernyataan yang disampaikan bapak Abraham Samad itu fitnah sangat tidak tepat," katanya.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menantang Hasto membeberkan sejumlah bukti terkait adanya pertemuan antara Samad dan elite PDIP. Johan menambahkan KPK tak segan memperkarakan Hasto bila pernyataannya terbukti fitnah.

"Jika tuduhan-tuduhan tidak didasari bukti, hanya sekedar tuduhan dan lebih kepada fitnah, maka akan kami lakukan langkah-langkah yang diperlukan nantinya," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kamis (22/1).

Meski demikian, Johan mengatakan bila pernyataan Hasto memang benar, KPK siap memproses kesalahan Samad. "Kalau ada bukti-bukti firm (kuat) terhadap tuduhan kepada Pak Abraham Samad, tentu kami di KPK akan mengambil langkah yang diperlukan karena KPK adalah lembaga zero tolerance terhadap ketidakbenaran atau korupsi. Kami menjaga hal itu," ucap Johan. (mdk/eko)