PDIP Bentuk Tim Hukum Hadapi Pemberitaan Kasus Suap Harun Masiku
Merdeka.com - DPP PDI Perjuangan memutuskan membentuk tim hukum terkait kasus suap pengurusan PAW Caleg PDIP, Harun Masiku dan eks Anggota KPU, Wahyu Setiawan. Ketua DPP Bidang Hukum PDI Perjuangan, Yasonna Laoly langsung memperkenalkan tim hukum pada awak media.
Yasonna menyebut tim hukum dibentuk karena pemberitaan terkait kasus tersebut cenderung liar.
"Belakangan ini nampaknya pemberitaan sudah semakin mengarah ke mana-mana, tanpa boleh kami katakan tanpa didukung oleh fakta dan data yang benar dan karenanya kami dari DPP Partai menugaskan di samping kami bagian dari anggota Fraksi kami, juga kami menunjuk beberapa pengacara untuk membantu kami merumuskan menjadi tim hukum kami," ujar Yasonna dalam Konpers di Kantor DPP PDIP, Rabu (15/1).
Tim kuasa hukum itu dikomandoi pengacara I Wayan Sudirta yang juga politisi PDI Perjuangan. Anggotanya diantaranya Teguh Samudera dan Yanuar Wasesa. Menteri Hukum dan HAM ini juga menyampaikan bahwa pengacara Maqdir Ismail juga digaet PDI Perjuangan menjadi tim hukum.
"Pak Maqdir akan masuk dalam tim hukum kita. Kami sudah menerbitkan surat tugas di samping itu surat kuasa khusus dari dewan pimpinan partai kepada para pengacara lawyer yang kita tunjuk sudah diterbitkan oleh Ketua Umum dan Pak Sekjen," tandasnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap
KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaEks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Penuhi Panggilan KPK: Kita Harap Harun Masiku Segera Ditangkap
Wahyu menyebut dirinya membawa dokumen untuk diperlihatkan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaKPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaMengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar
Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Baca SelengkapnyaHormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPuan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama
Ketua DPP Puan Maharani meyakini masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang bertanggungjawab dan memiliki etika.
Baca SelengkapnyaTKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya