Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Bakal Beri Pendampingan Hukum Relawan Jokowi Ninoy Karundeng

PDIP Bakal Beri Pendampingan Hukum Relawan Jokowi Ninoy Karundeng ninoy karundeng babak belur. ©2019 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap pegiat media sosial sekaligus relawan Joko Widodo (Jokowi), Ninoy Karundeng. PDIP mengutuk aksi dilakukan para pelaku tersebut.

"Kami mengutuk mereka-mereka yang telah melakukan penganiayaan secara tidak bertanggungjawab tersebut," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto di Pesantren Al Tsaqofah, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.

Hasto mengatakan, PDIP telah memberi pendampingan hukum terhadap Ninoy. Dia berharap kasus dialami Ninoy tak terulang.

"Ya kami telah melakukan komunikasi. Bahkan pada saat itu ketika yang bersangkutan belum ditemukan, kami juga melakukan koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan termasuk jajaran partai untuk memberikan perhatian," kata Hasto.

Hasto berharap tradisi kekerasan terhadap orang lain dihilangkan. Terlebih Indonesia merupakan negara berdemokrasi dan mempunyai aturan hukum.

"Karena itulah kita untuk memperkuat Polri, memperkuat keamanan dibantu oleh seluruh elemen bangsa. Demikian pula TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dialami pegiat media sosial dan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Salah satunya tersangka adalah Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Bernard Doni alias Bernard Abdul Jabbar.

"Iya sudah 13 orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).

Selain Bernard, polisi telah menetapkan 11 tersangka. Mereka adalah F, AA, ARS, YY, RF, Baros, S, TR, SU, ABK, IA dan R.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM
Kritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM

Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi

PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
PDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?

PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya