PDIP Bakal Beri Pendampingan Hukum Relawan Jokowi Ninoy Karundeng
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan dugaan penculikan dan penganiayaan terhadap pegiat media sosial sekaligus relawan Joko Widodo (Jokowi), Ninoy Karundeng. PDIP mengutuk aksi dilakukan para pelaku tersebut.
"Kami mengutuk mereka-mereka yang telah melakukan penganiayaan secara tidak bertanggungjawab tersebut," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristyanto di Pesantren Al Tsaqofah, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) malam.
Hasto mengatakan, PDIP telah memberi pendampingan hukum terhadap Ninoy. Dia berharap kasus dialami Ninoy tak terulang.
"Ya kami telah melakukan komunikasi. Bahkan pada saat itu ketika yang bersangkutan belum ditemukan, kami juga melakukan koordinasi yang intensif dengan aparat keamanan termasuk jajaran partai untuk memberikan perhatian," kata Hasto.
Hasto berharap tradisi kekerasan terhadap orang lain dihilangkan. Terlebih Indonesia merupakan negara berdemokrasi dan mempunyai aturan hukum.
"Karena itulah kita untuk memperkuat Polri, memperkuat keamanan dibantu oleh seluruh elemen bangsa. Demikian pula TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan 13 tersangka kasus dugaan penculikan dan penganiayaan dialami pegiat media sosial dan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng. Salah satunya tersangka adalah Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212, Bernard Doni alias Bernard Abdul Jabbar.
"Iya sudah 13 orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (8/10).
Selain Bernard, polisi telah menetapkan 11 tersangka. Mereka adalah F, AA, ARS, YY, RF, Baros, S, TR, SU, ABK, IA dan R.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya