Patrialis 'tersengat' pilkada tak langsung

Merdeka.com - Pernyataan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar tengah menjadi sorotan. Gara-garanya mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu membuat pernyataan kontroversial terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Menurut Patrialis, Pilkada melalui DPRD bukan hal yang melanggar konstitusi. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (15/9) lalu.

Sebagai hakim MK, pernyataan Patrialis itu dianggap melanggar aturan. Karena itu, sejumlah elemen yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil selamatkan MK yang terdiri dari LSM bidang hukum, seperti ILR, ICW, YLBHI dan Perludem melaporkan Patrialis ke Dewan Etik MK. Dia diduga melakukan pelanggaran kode etik Hakim MK.

"Berkomentar saat kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)," kata salah satu pelapor Erwin Natosmal Oemar saat dihubungi merdeka.com, di Jakarta, Selasa (23/9).

Anggota Dewan Etik MK, Abdul Mukti Fajar mengatakan akan memproses laporan itu dan akan memanggil Patrialis secepatnya. "Kami akan memeriksa yang bersangkutan minggu depan," kata Abdul Mukti Fajar.

Abdul mengatakan, rencananya pemanggilan mantan Menkum HAM itu juga dibarengi pihak pelapor. "Kami akan mengundang terlapor dan pelapornya. Bisa mengundang pihak UMJ, karena memeriksa orang itu harus seimbang, apakah dia (Patrialis) sebagai apa, dia (Patrialis) di Dewan Etik dia (Patrialis) terlapor, kalau di pemberitaan media disebutnya hakim terduga melanggar kode etik," kata Abdul.

Sebagai pihak terlapor, Patrialis mengaku siap untuk untuk dipanggil Dewan Etik MK. "Apa sih yang kita tidak siap? Saya hormati Dewan Etik. Tidak ada masalah. Kalau dipanggil kita datang," kata Patrialis.

Meski demikian Patrialis berkilah tidak pernah mengeluarkan pendapat yang memberikan dukungan pilkada melalui DPRD. Menurut Patrialis dirinya hanya menjawab skripsi seorang mahasiswi tentang pilkada tidak dilakukan secara langsung, karena ditemukan sejumlah kelemahan.

"Jadi itu pendapat dari skripsi. Ada salah satu skripsi dari mahasiswi yang menulis pada tahun 2013. Jauh sebelum adanya pembahasan yang sekarang ini. Mahasiswi ini temukan beberapa kelemahan terkait pilkada langsung. Jadi saya tegaskan, itu bukan pendapat saya. Ini skripsi," kata Patrialis.