Pasien meninggal karena ditolak RS, DPRD bakal panggil Pemkot Bogor

Merdeka.com - Marak terjadi kasus pasien meninggal karena ditolak rumah sakit di Kota Bogor. Hal ini terjadi karena pelayanan rumah sakit yang belum sesuai dengan prosedur.

Menurut Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Najamudin, seharusnya peristiwa meninggalnya Udin Syahrudin (47), Ketua RT 06/08, Kelurahan Kedunghalang, Bogor Utara, Kota Bogor tidak terjadi jika sistem pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan aturan dibarengi dengan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM).

"Makanya kita akan panggil Pemkot serta seluruh direksi atau pengelola rumah sakit di Kota Bogor untuk meminta klarifikasi, sekaligus mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan. Sebab, peristiwa penolakan pasien di rumah sakit ini bukan hanya sekali. Bahkan hingga menelan korban meninggal dunia," ujar Najamudin yang juga politisi PKS Kota Bogor, Jumat (4/3).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, jika memang terkendala dengan fasilitas atau terbatasnya ruang rawat inap atau kasur di rumah sakit, itu bisa dibicarakan dan dibahas. Namun dia memint agar rumah sakit memprioritaskan hak pasien lebih dulu agar cepat ditangani bagaimanapun caranya.

"Terpenting tuh terpenuhi dulu hak pasien yakni pelayanan dengan penanganan yang proporsional, sehingga tak ada lagi nyawa masyarakat Bogor yang tidak terselamatkan hanya gara-gara fasilitas dan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terlebih ini menimpa pada pasien yang kondisinya sudah sekarat," ujarnya.

Pihaknya geram dengan sikap tiga rumah sakit di Kota Bogor yang terkesan pasif terhadap kasus Udin. Khususnya rumah sakit yang notabene milik pemerintah yakni RSUD dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi (RSMM) Bogor.

"Lebih disesali lagi, penolakan untuk mendapatkan pelayanan rawat inap terhadap pasien yang sedang dalam kondisi emergency atau darurat itu terjadi di RSUD. Sebab sejarah berdirinya RSUD Kota Bogor yang baru berusia 1,5 tahun ini, adalah untuk mengakomodir atau jadi solusi permasalahan pasien yang ditolak di RS Swasta," ungkapnya.

Sementara itu, jajaran direksi RSMM Bogor yang terang-terangan memperlakukan pasien tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap pasien, bahkan kondisi tersebut kerap dikeluhkan masyarakat, saat dikonfirmasi tak ada satupun yang merespon. Baik dihubungi melalui telepon selulernya maupun didatangi ke kantornya tak ada yang dapat dimintai keterangan.

Sedangkan Direktur RSUD Kota Bogor dr Dewi Basamala dalam keterangan persnya menepis tudingan keluarga korban yang menyatakan pihaknya menolak almarhum saat yang membutuhkan penanganan segera.

"Kita tidak menolak, kalau bahasa menolak itu konotasinya negatif, kesannya kita tidak melayani atau menangani. Pasien saat masuk ruang observasi Instalasi Gawat Darurat (IGD), Senin (29/02) dini hari sudah dilayani dan mendapatkan penanganan klinis medis dari dokter jaga," kilahnya, Kamis (3/3).

Kendati demikian, pihaknya mengaku menyesal tidak memberikan pelayanan prima dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien yakni memanfaatkan kasur yang ada di ruang IGD RSUD Kota Bogor.

"Saat itu bahkan hingga saat ini seluruh ruangan yang jumlahnya mencapai 249 kasur, seluruhnya penuh. Tapi kita tidak tahu kalau menurut keluarga, di ruang IGD dari delapan kasur ternyata masih ada yang kosong," ungkapnya.

Pihaknya juga berjanji, segera mendatangkan tenaga medis khususnya spesialis jantung yang hingga saat ini belum dimiliki RSUD Kota Bogor.

"Bulan depan insya Allah, dokter spesialis jantung dari Makassar sudah praktik di RSUD Kota Bogor, saat ini izinnya masih proses. Kemudian tahun ini juga kita akan bangun satu blok ruang rawat inap, khususnya untuk kelas III dan ruang ICU maupun operasi," ujarnya.