Pasang surut pemanfaatan tenaga nuklir & ketakutan publik

Merdeka.com - Hingga kini Pemerintah kesulitan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini karena terbentur pandangan masyarakat yang masih melihat nuklir sebagai ancaman. Padahal hampir seluruh negara-negara maju sudah memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi.

Meskipun begitu, hasil survei yang dirilis Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menunjukkan selama tiga tahun terakhir tingkat penerimaan masyarakat terhadap PLTN terus meningkat. Banyak masyarakat yang masih khawatir dengan penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Hal ini bisa dilihat dari pasang surutnya kebijakan pemerintah dengan pemanfaatan nuklir.

Padahal, di negara-negara maju nuklir sudah jauh-jauh hari digunakan sebagai sumber energi. Tak usah jauh-jauh, negara-negara jiran saat ini pun sedang mengembangkan nuklir sebagai pembangkit energi menyusul semakin menipisnya minyak bumi dan gas sebagai sumber energi.

Sebenarnya, Pemerintah Indonesia sudah jauh-jauh hari memikirkan nuklir sebagai energi masa depan yang harus dikuasai. Hal tersebut tercermin dari pandangan Bung Karno yang sudah membuat Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) saat negara ini masih berusia muda.

Sayangnya, Bung Karno sudah lebih dulu lengser sebelum melihat keinginannya agar Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Setelah puluhan tahun menanti, Indonesia hampir memiliki PLTN setelah Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan energi nuklir akan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik pada tahun 2015-2019 dengan persyaratan keselamatan yang ketat. Tapi apa daya, belakangan pemerintah malah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN sebagai pengganti Perpres Nomor 5 Tahun 2006 yang menyebutkan nuklir sebagai pilihan terakhir.

Hal tersebut dibenarkan oleh Gusti Muhammad Hatta, mantan Menteri Riset dan Teknologi periode tahun 2011-2014. Menurut Gusti, saat ia berada di Dewan Energi Nasional (DEN), dirinya diperintahkan Presiden SBY untuk membuat draft Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Saya memimpin rapat DEN dan dalam rapat itu saya sekuat tenaga untuk menyamakan nuklir seperti sumber energi yang lain. Hasilnya ketuk palu draf tersebut jadi," kata Gusti.

Namun, belakangan Gusti kecewa. Hal ini karena saat sudah tidak lagi menjabat, kerja kerasnya untuk menyamakan nuklir seperti sumber energi yang lain diubah menjadi pilihan paling terakhir. Meskipun begitu, hingga terakhir pada Juni 2016 lalu pada sidang Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh presiden RI, ditetapkan agar opsi pemanfaatan nuklir dibuatkan roadmap. Selain itu, opsi nuklir sebagai pilihan terakhir juga diterjemahkan dengan langkah-langkah membangun reaktor daya riset dan laboratorium reaktor.

Reaktor daya riset dan laboratorium itu menjadi tempat ahli nuklir berekspresi, berinteraksi dan berkarya, serta memberikan dukungan untuk dilaksanakannya riset-riset terkait nuklir agar teknologi yang sudah dikuasai tidak hilang dan dapat dipertahankan. Serta mendorong kerja sama internasional agar selalu termutakhirkan dengan kemajuan teknologi.

"Di Serpong itu jadi miniatur PLTN yang menghasilkan energi listrik khusus penelitian 35 MW, tapi memang disetujuinya 10 MW. Sampai saat ini lancar, aman dan bersih tidak ada limbahnya," kata Guru Besar Universitas Lambung Amangkurat, Kalimantan Selatan itu.

Lebih jauh Gusti mengatakan, jika pemerintah masih meragukan keamanan dan ketersediaan sumber dayanya, pemerintah bisa memanfaatkan Thorium yang potensinya besar di Indonesia. Selain Uranium dan Plutonium, Thorium merupakan bagian dari nuklir, memenuhi standar yang aman, murah-terjangkau, bersih, efisien, bahan baku berlimpah dan juga bisa digunakan untuk bahan PLTN.

Gusti sendiri sudah melihat sendiri bagaimana Indonesia kaya dengan Thorium. "Saya sudah mengunjungi di Kalbar, Bukit Melawi itu uranium semua. Di Ketapang, ada Thorium. Babel juga Thorium. Soal teknologi nuklir, Sumber daya alamnya ada, SDM kita juga mumpuni. Apalagi saat ini ahli nuklir kita ada yang menjadi pengawas nuklir internasional di Badan Tenaga Atom Internasional, sekitar ada 13 orang. Jadi tidak usah ragu lagi," terangnya.

Ia berharap pemerintah tetap membangun PLTN untuk kebutuhan sumber energi juga bagi pengembangan produk ketahanan pangan. Gusti mengatakan, nuklir memiliki manfaat yang cukup luas, mulai dari sumber energi seperti bahan bakar minyak, tetapi juga bisa dikembangkan untuk memenuhi peningkatan sektor pangan. Pengembangan bibit padi unggul dari radiasi nuklir hasilnya jauh lebih baik dari bibit padi biasa. Padi radiasi nuklir memiliki keunggulan jarak panen cukup pendek, produksi cukup tinggi, rasanya enak dan tahan serangan hama. (mdk/hhw)