Partai Banteng dan kapal untuk Gamawan

Merdeka.com - 'Masih adakah kapal ke Padang?' Itulah judul pidato perpisahan Gamawan Fauzi di hadapan anggota DPRD Kabupaten Solok pada 2005. Kala itu, Gamawan yang sudah menjabat bupati Solok selama dua periode ingin menjajal kontestasi Pilgub Sumbar pada tahun yang sama.

Bagi kalangan PDI Perjuangan, pidato Gamawan saat itu sangat mengharukan sekaligus berkesan. Sebab, saat partai-partai besar lain sudah punya jago masing-masing, partai banteng moncong putih itu memilih menjadi 'kapal' bagi Gamawan.

"Saat itu beliau dipilih karena berhasil membangun Solok," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman, saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (28/3).

Selama satu dekade menjadi orang pertama di Solok 1995-2005, Gamawan memang dikenal sebagai bupati berprestasi sekaligus bersih. Tak ayal, penghargaan Bung Hatta Award akhirnya diraihnya karena berhasil memberantas korupsi di kabupaten tempat Danau Singkarak itu berada.

Dan benar saja, beberapa bulan sejak pidato itu, 'kapal' akhirnya berhasil mengantarkan sang bupati ke ibu kota Padang. Gamawan sukses memenangkan Pilgub Sumbar 2005 dengan diusung PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Menjabat sebagai gubernur Sumbar, Gamawan tidak lantas melupakan jasa 'kapal' besarnya, PDI Perjuangan. Saat partai oposisi itu menolak kenaikan harga BBM pada 2005, Gamawan juga bersikap yang sama.

29 September 2005. Ditemui ribuan demonstran mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM di halaman kantor gubernur, Gamawan saat itu menandatangani surat pernyataan yang 'membangkang' kebijakan pemerintah pusat.

"Saya ingat pada hari itu halaman kantor gubernur hujan,"  kata Alex.

Alex yang saat itu menjadi Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumbar mengatakan, Gamawan tidak hanya menandatangi surat persetujuan penolakan kenaikan harga BBM, tetapi juga membacakan langsung sikapnya di hadapan mahasiswa.

"Setelah itu beliau mem-fax surat itu ke Presiden SBY," kata Alex tentang sikap berani sang gubernur kala itu.

Namun, kebanggaan PDI Perjuangan terhadap birokrat andalannya itu pudar empat tahun kemudian. Tepatnya 15 Mei 2009, partai nasionalis itu kaget ketika Gamawan tiba-tiba muncul ke atas podium dalam acara deklarasi pasangan SBY-Boediono.

GOR Sabuga, Bandung, saat itu riuh oleh tepuk tangan kader partai pendukung pasangan capres-cawapres 2009 tersebut. Sebaliknya, kubu banteng justru kaget dengan sikap birokrat yang sempat diisukan menjadi cawapres Megawati Soekarno Putri itu.

"Jujur kami baru tahu saat di televisi. Tidak ada komunikasi sebelumnya," saat Alex menambahkan sikap Gamawan itu membuat sejumlah kader kecewa dan marah.

Alex mengakui, Gamawan memang bukanlah kader PDI Perjuangan. "Tapi eloknya kan ada komunikasi dulu," ujarnya.

Hubungan Gamawan dan PDI Perjuangan semakin renggang ketika pasangan SBY-Boediono menang, dan dia akhirnya dipilih menjadi menteri dalam negeri. Jabatan yang tidak main-main mengingat Gamawan adalah mendagri sipil pertama di negeri ini, bahkan saat presidennya adalah seorang eks militer.

Berjalannya waktu, hubungan PDI Perjuangan hingga Gamawan kian runyam. Kebijakan Gamawan di pemerintahan kerap kali mendapat tentangan dari PDI Perjuangan sebagai partai oposisi. Ancaman pemecatan Gamawan terhadap kepala daerah yang berdemo menolak kenaikan harga BBM kemarin seolah menjadi 'medan perang' baru bagi kedua pihak.

PDI Perjuangan jelas menjadi partai yang paling tersulut dengan pernyataan Gamawan itu. Wajar saja, kepala daerah dari partai itulah yang paling banyak turun ke jalan membangkang rencana kebijakan pemerintah pusat.

Gamawan menegaskan, sikap kepala daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Sementara itu PDI Perjuangan menganggap tidak masalah kepala daerah ikut berdemo karena menyampaikan aspirasi warganya.

Kini, sikap Gamawan yang pernah menolak kenaikan harga BBM pada 2005 dibuka oleh PDI Perjuangan ke permukaan. Namun, lewat Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Gamawan membantahnya. Menurutnya, surat yang diteken pada 2005 dulu bukan bentuk penolakan harga BBM.

"Beliau hanya mengetahui, tidak menyetujui," ujar Donny, sapaan akrab Reydonnyzar.

Donny mengatakan Gamawan saat itu tidak menolak kenaikan harga BBM karena menyadari hal itu bukan kewenangan daerah. "Beliau menghormati kewenangan pemerintah pusat," ujar dia.

Soal sebutan 'lompat pagar' yang kerap dilontarkan kader Banteng, Donny juga pasang badan bagi bosnya. "Pak Gamawan itu tidak pernah jadi kader partai. Dia dari dulu, sejak bupati Solok hingga sekarang masih berstatus PNS," tegas Donny.

Lepas dari semua itu, fakta hubungan Gamawan dan PDI Perjuangan yang hancur lebur tak bisa dikubur. Kontras dengan enam tahun lalu, saat 'kapal' itu membawa sang bupati ke negeri Padang, kini kapal yang sama takkan bisa membawanya pulang.