Paripurna DPR setuju Komjen Tito jadi Kapolri
Merdeka.com - Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebelumnya, Komjen Tito telah mengikuti serangkaian uji kelayakan di Komisi III DPR.
"Apakah disetujui (pemberhentian Jenderal Badrodin Haiti dan pengangkatan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri)?," tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada peserta rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6).
Para anggota DPR yang hadir pun langsung menjawab setuju dan kemudian Fadli Zon mengetuk palu sidang tanda pengesahan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menjelaskan berdasarkan keputusan hasil pleno, Komisi III menyetujui pemberhentian Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Selanjutnya mengikuti, menyepakati pengangkatan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri.
"Komisi III menyadari dan memahami bahwa kapasitas dan kompetensi calon kapolri bisa untuk menjadi kapolri. Maka dari itu komisi III DPR menyetujui usulan presiden terkait calon kapolri. Komisi III juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terhadap Pak Jenderal Badrodin Hati," kata Bambang.
Politikus Partai Golkar tersebut juga berujar, atas nama komisi III DPR, mereka titipkan nasib Polri pada Tito. Mereka berharap Polri mampu menjadi polisi rakyat yang mengayomi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara korps kenaikan pangkat 11 perwira tinggi (Pati) Polri.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menilai kasus tersebut adalah masalah hukum serius.
Baca SelengkapnyaDalam rilis akhir tahun tersebut Polri mengungkap berbagai kejahatan yang terjadi pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnya