Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro menyayangkan pernyataan Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengancam akan mengerahkan people power jika nanti ditemukan ada kecurangan dalam hasil Pilpres 2019.

Dia mengatakan, jika tidak sepakat atau menemukan ada kecurangan dalam Pemilu sebaiknya jalur yang ditempuh adalah jalur hukum sesuai dengan aturan konstitusi.

"Sebagai tokoh pelaku sejarah reformasi, yang juga ikut membentuk Mahkamah Konstitusi dan lainnya, tidak tepat beliau menyerukan begitu. Kita ini negara hukum, semua ada aturannya. Jika menemukan adanya kecurangan Pemilu tentu yang ditempuh adalah jalur konstitusional," kata Ngasiman Djoyonegoro, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/4).

Menurut pria yang akrab disapa Simon tersebut berharap tokoh seperti Amien Rais sebaiknya memberikan ungkapan-ungkapan yang optimistik bagi anak bangsa, bukan malah membuat suasana makin keruh. Menurut dia, para tokoh republik ini perlu menyebarkan hal-hal positif yang menginspirasi anak bangsa bukan malah sebaliknya.

"Intinya kita semua punya kewajiban menjaga suasana tetap aman dan kondusif," tutur Simon.

Hingga menjelang pencoblosan Pemilu 17 April mendatang, pengamat intelijen ini melihat suasana tetap berjalan aman dan kondusif. Dia berpendapat suasana akan tetap aman dan kondusif karena empat alasan.

Pertama, TNI, Polri, dan Tokoh Masyarakat kompak dan sinergi mengawal jalannya pemilu 2019 agar tetap aman dan damai. Kedua, masyarakat Indonesia sudah makin dewasa dan sulit untuk diprovokasi.

Ketiga, penyelenggara Pemilu benar-benar netral dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Keempat, kedua kontestan Pilpres 2019 sudah berkomitmen dengan bersama-sama menggelar deklarasi Pemilu damai saat masa kampanye dimulai September 2018 lalu.

"Banyak indikator mengapa jalannya Pemilu 2019 tetap kondusif. Selain ada komitmen dari kedua kontestan Pilpres, masyarakat makin dewasa, serta penyelenggara pemilu yang on the track, sinergi TNI, Polri dan Tokoh Masyarakat menurut saya indikator paling utama yang membuat pemilu tetap aman dan damai," ujar dia.

Simon menjelaskan bahwa selama ini, sejak satu tahun menjelang Pemilu 2019, TNI dan Polri terus berusaha keras mengajak dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Salah satunya dengan berdialog sekaligus melakukan safari ke berbagai tokoh masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, pimpinan ormas dan lain sebagainya.

"Upaya sinergi TNI-Polri merangkul tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana aman dan kondusif sangat luar biasa. Diskusi dan tukar pikiran terus dilakukan dengan berbagai tokoh masyarakat guna mewujudkan pemilu damai," ujar dia.

Sebab, menurut Simon, TNI, Polri, dan Tokoh Masyarakat memiliki tugas pokok masing-masing. Jika TNI punya tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, serta Polri punya tugas menjaga keamanan negara, maka Tokoh Masyarakat punya tugas menjaga masyarakat akar rumput.

"Sinergi ketiganya tentu sangat penting mengingat ancaman yang muncul sekarang tidak hanya berbentuk fisik, namun juga dalam bentuk abstrak, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan lain-lain" tukasnya.

Simon berpandangan bahwa di era pascakebenaran saat ini, sebuah kebohongan sudah makin samar. Era ini ditandai dengan iklim yang menempatkan emosi dan hasrat lebih menonjol ketimbang objektivitas dan rasionalitas.

"Di era post-truth, pertarungan politik tidak hanya di darat, namun juga marak di dunia maya melalui perang urat saraf atau psywar. Ungkapan Amin Rais yang belakangan lagi ramai boleh jadi bagian dari psywar itu," kata Simon.