Para politikus ini getol desak SBY tolak naikkan harga BBM

Merdeka.com - Stok BBM bersubsidi kian menipis jelang masa akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jika harga BBM tidak dinaikkan, subsidi yang harus ditanggung pemerintah akan membuat APBN 2014 jebol dan defisit semakin besar.

Dalam pertemuan pertama dengan SBY di Nusa Dua Bali, Presiden terpilih Joko Widodo berupaya meminta agar SBY menaikkan harga BBM, agar ada ruang fiskal yang tersisa untuk pemerintahan ke depan menjalankan berbagai program.

Sayangnya permintaan itu ditolak SBY dengan alasan pemerintah tidak ingin membebani rakyat setelah kenaikan harga gas elpiji dan tarif dasar listrik. Kenaikan BBM subsidi akan memicu melonjaknya inflasi dan membuat rakyat semakin susah.

Partai-partai di koalisi Jokowi-JK sudah bersuara mendesak SBY agar tidak meninggalkan bom waktu terkait kenaikan harga BBM ini. Namun, partai-partai di Koalisi Merah Putih termasuk Partai Demokrat menyindir PDIP yang dulu getol menolak kini malah mendukung kenaikan BBM.

Apa saja komentar mereka agar SBY menolak kenaikan BBM? Berikut rangkumannya:

SBY bisa kena jebakan Batman kalau naikkan BBM

Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, jika SBY menaikkan harga BBM bisa terkena 'jebakan Batman'."Yang sekarang masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikkan BBM, sama saja dengan 'jebakan Batman'," kata Ramadhan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/8).Dia mengatakan, SBY dalam masa pemerintahannya sudah menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali. Namun hal ini bukan karena desakan, melainkan demi menyehatkan kebijakan fiskal negara."Nah jadi yang ketiga Pak SBY orang yang terencana tidak bisa bekerja sembarangan atau acak-acakan. Dia orang yang kebijakan dengan perencanaan yang matang, dengan efektivitas cuma 25 hari, itu saya rasa tidak mungkin untuk menciptakan kondisi bagi kenaikan itu sendiri," terang Ramadhan.

Demokrat ingatkan PDIP soal buku putih tolak kenaikan BBM

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengingatkan PDI Perjuangan soal buku milik PDIP yang menyatakan bahwa adanya alternatif lain yang bisa dilakukan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.?"Kita tidak mengatakan menolak, kita serahkan kepada pemerintahan yang akan datang. Tapi kami cuma mengingatkan kenapa tidak menerapkan buku putih milik PDI-P saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?" kata Nurhayati, di Jakarta, Kamis (28/8).?Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, PDIP selalu menyatakan kenaikan harga BBM saat SBY memerintah tidak perlu dilakukan.?"Nah, alternatif-alternatif sebagaimana yang ada dalam buku putih itu sebaiknya dilaksanakan saja oleh PDIP supaya tidak merugikan rakyat. Kami tidak menolak, tapi kami hanya mengingatkan saja," kata Nurhayati.?Nurhayati menyinggung sikap PDIP yang selalu menentang ketika pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.?"Demo di mana-mana, siapa yang memimpin, kita tahulah. Sekarang kembalikan saja, rakyat sudah menaruh kepercayaan pada PDIP karena yakin PDIP tidak akan menaikkan BBM karena punya alternatif. Silahkan dijalankan karena sudah dapat mandat dari rakyat," pungkas Nurhayati.Fraksi PDIP sempat menerbitkan buku yang berjudul berjudul Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM. Buku ini dibagikan kepada seluruh anggota fraksi DPR, wartawan dan juga pengunjung ketika rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Masyarakat resah, langgar konstitusi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai, kuatnya permintaan pasangan Jokowi-JK agar Presiden SBY segera menaikkan harga BBM, membuat masyarakat semakin resah.Melihat keresahan masyarakat tersebut, lanjut Fadli, Partai Gerindra mendukung sikap Presiden SBY yang menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM yang dinilai akan membuat masyarakat semakin susah. Fadli menegaskan bahwa Jokowi-JK harus konsisten untuk tidak menaikkan harga BBM."Publik tentu masih ingat bahwa PDIP pada 2013 termasuk partai yang vokal menolak kenaikan harga BBM. Jika solusi menangani defisit APBN ditempuh Jokowi-JK dengan menaikkan harga BBM, siapapun juga bisa. Jokowi-JK harus kreatif mencarikan solusi bagi permasalahan bangsa. Itu tandanya mereka berpikir dan bekerja," kata Fadli, Kamis (28/8).Di sisi lain, Jokowi-JK harus ingat bahwa konstitusi tak memperbolehkan pemerintah menggunakan harga pasar internasional dalam menetapkan harga BBM. "MK sudah mencabut pasal 28 ayat 2 UU Migas yang menyatakan harga BBM di Indonesia menyesuaikan harga pasar. Jika Jokowi-JK kelak menaikkan harga BBM karena harga pasar internasional, berarti mereka telah melanggar konstitusi," tutur Fadli.

PKS: Pemerintah Jokowi harus cerdas

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan PKS konsisten dengan keputusannya untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) karena akan menyengsarakan rakyat."Secara prinsip kami di PKS tetap konsisten dengan apa yang kami sikapi. Dan selama ini sikap kami sama dengan PDIP menolak kenaikan harga BBM," kata Hidayat di Jakarta, Kamis (28/8).Hidayat mengatakan sepakat dengan pandangan bahwa selama ini subsidi BBM hanya menguntungkan pihak tertentu terutama kalangan atas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa orang-orang ini juga merupakan pembayar pajak paling banyak."Mereka dapat subsidi tapi juga mereka pembayar pajak yang paling banyak," kata dia. Menurut Hidayat, memberikan subsidi BBM memang suatu langkah yang tidak mendidik.Karena itu, Hidayat mengatakan pemerintah RI mendatang harus cerdas dalam mengambil sikap. Dengan begitu, rakyat kecil tidak disusahkan dengan kenaikan BBM namun juga tidak dimanjakan dengan subsidi."Nah ini nanti apakah bentuknya dengan membuka lapangan kerja, apakah nanti dengan membangun sarana prasarana, sehingga dengan cara itu bisa memudahkan rakyat. Jadi, nanti mereka pada gilirannya akan mampu membeli minyak tanpa subsidi," kata Hidayat.