Para korban ledakan bom tagih janji pemerintah

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar pertemuan mantan napiter dengan korban bertajuk 'Satukan NKRI' di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Tak hanya bertemu para mantan pelaku, korban diberikan kesempatan mencurahkan pikiran yang selama ini ingin ditujukan ke pemerintah.

Korban bom JW Marriott, Vivi Normasari mengatakan dirinya membawa tiga pesan yang ingin disampaikan.

Masalah kesehatan menjadi hal yang paling mereka tagih kepada pemerintah. Di Jakarta saja, dari 46 pemohon layanan kesehatan, baru dikabulkan 3 orang saja.

"Seperti di Jakarta hanya baru 3 orang yang mendapatkan layanan kesehatan padahal UU nomor 31 tahun 2004 sangat antusias karena itu harapan kami yang sudah 13 tahun, kenyataannya pemerintah merangkul kami. Namun kami harus menunggu detik ini untuk mendapatkan pelayanan hanya 3 orang dari Jakarta dari sebanyak 46 memasukkan permohonan ke LPSK," ujarnya kepada para Menteri yang hadir.

Setelah itu, mereka juga meminta bantuan diberikan fasilitas untuk wirausaha. Sebab banyak para korban kehilangan pekerjaannya lantaran mengalami cacat fisik. Vivi sendiri bercerita bahwa dia harus mengundurkan diri sebagai pegawai swasta di suatu perusahaan asing, lantaran mendapatkan tekanan juga tak bisa tubuhnya berfungsi normal. Vivi tak bisa lagi menggunakan tangannya hanya untuk komputer.

"Kami korban mengalami cacat permanen dan sangat membutuhkan bantuan usaha mungkin itu bagi para korban dapat memberikan pelatihan kewirausahaan agar korban cacat fisik bisa mengembangkan diri dalam rangka untuk mensejahterakan keluarganya karena selama ini terus terang banyak yang menganggur," ucapnya.

Mereka juga menagih lapangan pekerjaan kepada Menaker Hanif Dhakiri. Vivi mengatakan ingin diberikan kesempatan para korban yang usia produktif agar diberi tempat di kantor pemerintahan. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah agar memberikan beasiswa kepada anak-anak mereka.

"Mohon Kemenaker agar memberikan bantuan kepada korban yang usia produktif bisa diberikan lapangan pekerjaan di kantor di pemerintah sesuai background dan pendidikan dan pengalaman," imbuhnya.

Terkait penanganan medis, korban bom Bali pertama, Chusnul Chotimah mengaku ditolak ketika akan berobat menggunakan kartu Indonesia sehat. Korban dengan luka bakar di tubuh ini, mengatakan untuk pengobatan yang dialaminya tak ditanggung oleh KIS.

"Saya diberi pak Jokowi kartu KIS, ini saya terima di bulan Juni 2017 dan sudah saya coba ke RS tapi ditolak dengan alasan bener-bener, pak bener, karena saya mau suntik keloid, kalau saya ke kulit kalau keloid masuknya kecantikan jadi gak masuk ke KIS ini," kata dia.

Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan mengakui adanya kesalahan koordinasi dari pihaknya. Kemenkes meminta waktu untuk melakukan evaluasi

"Artinya pada hari ini kami memohon evaluasi mendahului sebelum UU disahkan dan BNPT sudah mengambil peran mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan semua aspek termasuk di bidang kesehatan," jawab perwakilan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.