Papan Reklame Roboh Bahayakan Pengendara, Siapa Tanggung Jawab?

Merdeka.com - Sebuah papan reklame berukuran 6x12 meter roboh. Peristiwa itu terjadi di Jl Kemiri, Pamulang, Tangsel, Minggu (12/6) sekira pukul 16.30 Wib.

Penyebabnya, saat itu lokasi tersebut tengah diguyur hujan deras disertai angin kencang. Beruntung, papan reklame yang roboh tidak sampai memakan korban jiwa, namun aliran listrik di sekitarnya menjadi terputus.

Satpol PP setempat mengungkap peristiwa itu merupakan kali kedua terjadi. Sebelumnya, sekitar dua bulan lalu ada juga papan reklame yang roboh.

Jika begini, siapa yang tanggung jawab. Pasalnya, ukuran papan reklame yang besar cukup membahayakan pengendara maupun pejalan kaki di bawahnya.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan pemegang lisensi atau izin seharusnya bertanggung jawab merawat papan reklame.

"Sehingga jika ada yang roboh menjadi tanggung jawabnya untuk ganti rugi ke korban," kata pengamat dari Universitas Trisakti ini saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (15/6).

Selain itu, kata Nirwono, Pemda terutama Dinas PTSP harus melakukan audit papan reklame yang berdiri di wilayahnya masing-masing.

Hal itu guna mengetahui apakah reklame tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan di bawahnya.

"Jika ada yg membahayakan diberi peringatan, jika tidak dirawat dengan baik izinnya bisa dicabut," tuturnya.

Nirwono menegaskan pemilik izin bisa dipidana manakala papan reklamenya roboh hingga menimbulkan korban jiwa.

Prosedur Urus Izin Pasang Reklame:

Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, prosedur izin pasang reklame diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perda DKI Jakarta 9/2014)

1. Pemohon datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat dan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak/wajib retribusi pribadi atau badan usaha untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)/nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

2. Setelah mendapatkan NPWPD/NPWRD, kemudian pemohon mengisi surat pemberitahuan pajak daerah, pajak reklame dengan melampirkan fotokopi surat izin tempat usaha (SITU), formulir permohonan izin pemasaran reklame dan rekomendasi dari camat.